: Pemerintah terus melakukan upaya untuk membenahi sistem kesehatan di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah memiliki rencana transformasi layanan kesehatan.
Ada 6 (enam) jenis transformasi yang akan dilakukan Kemenkes. Yakni transformasi Layanan Kesehatan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan, serta Teknologi Kesehatan.
Kemenkes telah memulai agenda dari enam pilar transformasi sistem kesehatan nasional itu. Yakni integrasi pelayanan kesehatan primer.
Hal ini ditandai dengan Kick-off Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, di kantor Kemenkes, Jakarta, Jumat (10/6/2022).
Pada kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, minta agar pelaksanaan transformasi pelayanan kesehatan disesuaikan dengan daerah-daerah yang diterapkan.
"Karena itu, ketika di lapangan harus ada _policy adjusment_ atau penyesuaian kebijakan," ujarnya, saat menyampaikan sambutannya.
Menko PMK menyatakan, dalam mengambil kebijakan ada 2 (dua) pendekatan yang harus diterapkan. Pertama, pendekatan generik, dan Kedua, pendekatan partikularistik atau kekhususan.
Untuk penerapan kebijakan integrasi layanan primer kesehatan di seluruh Indonesia, dia menilai, pendekatan partikularistik dengan menyesuaikan keadaan di daerah harus dilakukan.
Menurutnya, apa yang telah dikonsepkan secara nasional. Dalam hal transformasi layanan kesehatan, belum tentu di lapangan bisa diterapkan dengan sama.
Dia mencontohkan antara penerapan kebijakan yang ada di Posyandu di Jawa Barat. Tidak bisa disamakan dengan penerapan kebijakan Posyandu di Papua
"Namanya posyandu itu di masing-masing daerah punya gaya. Cara pendekatannya harus berbeda. Itu pendekatan partikularistik," ujarnya.
Dalam membuat kebijakan, lanjutnya, harus bisa bijaksana dengan menyesuaikan kekhasan daerah, kondisi daerah, serta budaya, dan sebagainya.
"Antara sistem nasional dan kearifan lokal itu juga harus dipadukan. Kelihatan sistemnya sudah nasional tapi juga harus disesuaikan dengan yang ada di lokal. Kalau kita buat kebijakan harus betul bijak," tuturnya.***