: Stunting kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan tidak mendapatkan stimulasi psikososial yang cukup. Terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak (1000 Hari Pertama Kehidupan).
Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 menyebutkan prevalensi anak Indonesia di bawah usia lima tahun yang mengalami stunting 24,4 persen. Artinya, sekitar 7 juta balita Indonesia mengalami stunting.
Memang prevalensi stunting telah menunjukkan penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, Indonesia masih punya tugas yang cukup banyak dalam melawan stunting guna mewujudkan Generasi Emas 2045.
Baca Juga: Bansos, Presiden Joko Widodo Berpesan Bantuan Yang Diberikan Untuk Menambah Modal Usaha
Kepala BKKBN Kepala BKKBN Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SpOG (K) pada Webinar Nasional: Generasi Bebas Stunting, kerja sama Tanoto Foundation dengan BKKBN, di Medan, Rabu (6/7/2023) mengingatkan pesan khusus Presiden Joko Widodo.
Pada webinar bertajuk 'Pembelajaran dari Daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting' itu, dia mengingatkan keluarga muda harus menjadi perhatian utama. Karena, keluarga mudalah yang akan hamil melahirkan dan bisa melahirkan anak stunting.
"Stunting menjadi ancaman kualitas generasi muda kita dan juga kualitas bangsa. Maka, stunting ini harus kita turunkan bersama," ujarnya.
Baca Juga: Tanam 300 Ribu Pohon, Aksi Nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental Tingkatkan Etos Kerja
Dikemukakannya, dalam rangka mencapai bonus demograsi, Indonesia akan menghadapi generasi yang populasinya cukup besar, yaitu generasi muda. Saat ini, generasi muda Indonesia 24,4 persen stunting, 9,8 persen memiliki mental emotional disorder, 5 persen napza narkotika dan kecanduan, 1 persen autisme, serta 3 persen difable.
Sehingga, sudah hamper 40 persen generasi muda Indonesia kurang optimal. Yang terbesar stunting, kalau Indonesia bisa menurunkan stunting, maka bisa mengurangi faktor pemberat SDM. Karena, SDM investasi penting meski tidak terlihat atau tidak berbentuk fisik.
“Mohon titip dari semua Program, mulai dari Perpres, RAN PASTI, Tim Percepatan Penurunan Stunting, PKK, Bidan dan kader dilibatkan di sini. Satu lagi ada Satgas non pns, ini bisa digerakan oleh Bapak Ibu Kepala Daerah," tuturnya.
Baca Juga: Perusahaan, Didorong Terapkan Hubungan Industrial Pancasila Untuk Tumbuhkan Ekonomi
Infrastruktur substrastruktur sudah lengkap, tapi ada satu yaitu adakah makanan yang sudah sampai ke ibu hamil dan bayi, ke mulut mereka?