: Pemerintah berupaya keras menyejahterakan masyarakat pedesaan terutama kawasan 3 T di Papua dan Papua Barat.
Pemerintah tidak memberikan janji-janji bohong. Seperti banyak dilemparkan orang tak bertanggungjawab.
Pemerintah berupaya agar kegiatan pelayaran kapal-kapal Perintis melayani transportasi masyarakat pesisir. Khususnya warga terdepan, terluar dan tertinggal ( 3T ).
Baca Juga: Raja Ampat Punya Wisata Bawah Laut Tak Ada Duanya - Yacob Nauly
Hal ini seperti juga disampaikan masyarakat pedesaan di Sorong Jumat.
Warga dimaksud adalah Masyarakat terpencil yang datang dan pergi di kota Sorong kepada .
Kegiatan kapal-kapal Perintis di Sorong ketika ditanyakan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sorong Jece Julita Piris, SE.,M.Si, ia membenarkan hal itu.
Menurut Piris, Menteri Perhubungan sendiri sudah menyerahkan masalah pulau-pulau yang akan disinggahi kepada masing-masing kepala daerah.
Menteri Perhubungan memberikan kewenangan kepada masing-masing Gubernur.
Baca Juga: Analisis Gaya Kepemimpinan Bupati Sorong Dr Johnny Kamuru Periode Pertama - Yacob Nauly
Antara lain untuk menentukan pulau-pualu mana yang harus disinggahi oleh kapal perintis.
Karena Gubernur dan Bupatilah yang tahu soal itu. Selanjutnya dilaporkan ke pusat.
Mengapa pemerintah pusat perlu mengetahui?
Karena pemerintah-lah yang akan menanggung subsidi biaya pelayaran kapal-kapal perintis.
Dengan mengetahui pulau-pulau mana yang akan disinggahi.
Baca Juga: Orang Pertanyakan Kesaktian Tanggal 18 Agustus
Maka pemerintah pusat akan dapat mengatur konektivitas satu kapal perintis dengan kapal perintis lainnya.
Atau dengan kapal milik Pelni yang akan mengantar mereka ke pulau-pulau lainnya.
Berapa pun besarnya subsidi yang di keluarkan oleh pemerintah untuk biaya operasional maupun untuk pembangunan kapal.
Bukanlah menjadi persoalan karena subsidi yang di keluarkan jelas-jelas.
Untuk kepentingan rakyat banyak yang selama ini termarjinalkan.
Tugas Kementerian Perhubungan untuk merangkul dan mendekatkan mereka dengan saudara-daudara mereka.
Di tempat terpisah kepala Seksi Sertifikasi Kapal sekaligus PPK Perintis, Ronald , SE, juga membenarkan hal itu.
Baca Juga: Negeri Cantik di Atas Awan Tanah Toraja Sulsel - Yacob Nauly
“Kegiatan kapal-kapal Perintis di Pelabuhan Sorong lancar terkendali karena pelayanan disesuaikan dengan aturan yang berlaku ," katanya.
Sehingga sampai hari ini tak ada komplain dari masyarakat yang menggunakan moda transportasi kapal perintis di daerah ini,” kata Ronald di Sorong Jumat (19/8/2022).
Menurutnya, kapal-kapal Perintis yang beroperasi dari Sorong melayani pelayaran ke pelosok atau pesisir Papua Barat hingga Bula, Geser, Gorom, Kesui di Maluku bahkan sampai
berkoordinasi dengan KSOP Jayapura, KSOP Biak dan KSOP Manokwari untuk menggerakkan kapal-kapal Perintis dari Sorong, Manokwari, Biak dan Jayapura untuk mendukung kegiatan keagamaan tersebut,”katanya.
Menjawab pertanyaan , Ronald, mengatakan, terkait trayek kapal-kapal Perintis ini ditetapkan di Dirjen Hubla berdasarkan usulan daerah.
“Jadi trayek itu diajukan oleh KSOP Sorong bersama Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat dengan mendengar masukan dari masyarakat melalui Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.
Trayek Perintis Tahun 2022 ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor kp – DJPL 192 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.1028/DJPL/2021 Tentang Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun Anggaran 2022,” kata Ronald.
Ia mencontohkan belum lama ini masyarakat Misol mengusulkan untuk masuk di Jalur pelayanan Kapal Perintis.
Baca Juga: Lirik Lagu Aku Lelakimu - Virzha ...Saat kau berpikir mungkinkah berpaling
Masyarakat tidak langsung ke Kantor KSOP Sorong tapi usulan itu diajukan berjenjang melalui Dinas Perhubungan kabupaten Raja Ampat di Waisai yang akan meneruskan ke Dishub Propinsi Papua Barat.
Menurut Ronald, karena keterbatasan/penghematan anggaran, dikarenakan Covid 19 dan kegiatan prioritas lainnya, maka ada sejumlah kapal yang tidak melayani volume pelayarannya sesuai target yang ditentukan (pengurangan voyage).
“Semisal ada kapal yang harus melayani 47 voyage pertahun terpaksa dikurangi 6 voyage sehingga menjadi 41 pertahun. Selain itu juga skema operasional diubah menjadi On/Off, dengan penerapan 1 kali berlayar dan 1 kali port stay di Pelabuhan Pangkalan.
Hal itu berdasarkan Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.016/I/13/DJPL/2022 tentang penyesuaian Operasi Kapal Perintis Tahun 2022,” ujarnya
Surat tersebut berkaitan dengan penyesuaian Operasi Kapal Perintis dan pengurangan trayek karena penghematan anggaran untuk kepentingan yang lebih besar.
Di Manokwari ibu kota Papua Barat, Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs Paulus Waterpauw M.Si., menjelaskan akses warga yang tinggal di daerah 3 T kini terhubung lancar ke daerah perkotaan di Papua Barat.
Kelancaran akses transportasi baik laut melalui pelayaran Perintis maupun udara dilaporkan lancar.
Pasalnya masyarakat tak mengeluh karena kesulitan transportasi laut udara maupun daratan.
“Hal ini menunjukkan bahwa transportasi ke kawasan 3 T di Papua Barat kian mantap. Meski memang masih butuh penanganan yang lebih baik lagi ke depan," katanya. ***.
Sumber: Rilis