: Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/10/2022).
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan pesan kepada dewan direksi untuk hati-hati dalam mengelola dana BPJS Ketenagakerjaan.
“Bapak Presiden tadi titip dana yang besar ini dikelola dengan sangat baik dan hati-hati,” ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, dalam keterangannya usai pertemuan dalam tayangan di video YouTube Sekretariat Presiden.
Baca Juga: BRI Cabang Sorong Gelar Penyegelan Laptop Mesin Kupon Hadiah Simpedes Semester I Tahun 2022
Menurut Anggoro, saat ini dana yang ada di BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp607 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar 89 persen diinvestasikan ke goverment related investment, dengan 65 persen di antaranya ada di Surat Berharga Negara (SBN).
“Tentu saja (hal ini) untuk memastikan bahwa dana tersebut bisa aman dan saat dibutuhkan nantinya tetap ada dananya,” ungkapnya, dikutip dari BPMI Setpres.
Dalam kesempatan tersebut, Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan juga turut melaporkan sejumlah kinerja yang dicapainya selama 19 bulan sejak dilantik oleh Presiden Jokowi pada 22 Februari 2021 lalu.
Baca Juga: Berkat Kinerja Ciamik, Obligasi bank bjb Raih Peringkat idAA
Salah satunya adalah meningkatnya jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari 28 juta peserta menjadi 35 juta peserta.
“Kami menargetkan dalam 5 tahun tumbuh 2 kali lipat menjadi 70 juta,” ucap Anggoro.
Secara khusus Anggoro juga menyampaikan bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan digitalisasi layanan melalui Jamsostek Mobile dalam rangka memberikan kecepatan layanan dan meningkatkan kepuasan peserta, sesuai arahan dari Presiden Jokowi.
Baca Juga: Profil Heru Budi Hartono Penjabat Gubernur DKI Jakarta
Terkait layanan bagi para pekerja, Anggoro menjelaskan pihaknya telah melaksanakan digitalisasi dalam layanan di BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyadari bahwa layanan yang baik menjadi concern Presiden Jokowi