: Agar penanganan dampak gempa Cianjur lebih efektif, kegiatan tanggap darurat bencana dengan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilakukan secara simultan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, paska gempa Cianjur hingga saat ini, pemerintah terus melakukan pendataan rumah yang terdampak rusak ringan, sedang hingga berat.
Dia memerintahkan pihak terkait melakulan pendataan secepat mungkin. Agar dapat segera dilakukan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi paska gempa Cianjur.
Data dari BNPB per 30 November 2022 menunjukkan, sudah terverifikasi sebanyak 17.864 rumah rusak dari seluruh kategori rusak berat, rusak sedang, rusak ringan (RB, RS, RR) termasuk 190 rumah ibadah, 14 faskes, 511 fasilitas pendidikan, 17 kantor gedung, serta 2 jembatan rusak.
“Kita lakukan di tahap 1 sebanyak 8.341 rumah yang akan segera diperbaiki,” ujar Menko PMK, usai memimpin rapat tingkat menteri (RTM) Penanganan Darurat dan Persiapan Penanganan Paska Bencana Gempa Cianjur, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (1/12/2022).
Hadir secara luring dan daring dalam RTM, Dirjen Cipta Karya PUPR Diana Kusumastuti SAM PUPR Endra S, Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos Edi Suharto, Dirjen Anggaran Kemenkeu Putut Hari Satyaka, Deputi III BNPB Mayjen TNI Fajar Setiawan, Deputi IV BNPB Jarwansah, Waasops Panglima TNI Marsma TNI Dr Budi Achmadi, Asops Kapolri Irjen Pol Agung Setya, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Asisten Bupati Cianjur Herman, Walikota Sukabumi Achmad Fahmi, Kalaska BPBD dari beberapa Kab/Kota di Jabar, dan perwakilan lainnya.
Menko PMK memaparkan, untuk mendukung perbaikan rumah dan fasilitas umum yang rusak, perlu dilakukan segera pembersihan puing-puing bangunan runtuh yang dikoordinir BNPB dengan melibatkan TNI dan Polri.
“Kemudian dalam penggunaan Dana Siap Pakai (DSP), untuk tahap rehab rekon. Agar dilakukan dengan cara efisien, efektif, dan akuntabel dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada,” tuturnya.
Mengingat sifat bantuan dari pemerintah pusat adalah stimulan. Perlu ada prinsip keadilan, untuk bantuan tambahan dari pemkab, pemkot, pemda atau lembaga filantropi lainnya.
“Jika ada ormas, yayasan, dan lainnya ingin membantu pembangunan rumah baru, maka harus berkoordinasi dengan KemenPUPR, Pemda, Pemkab dan Pemkot,” kata Menko PMK.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pada perbaikan tahap awal juga akan dibangun rumah. Untuk 200 kepala keluarga di lokasi yang baru (relokasi) dengan tipe 36 dengan luas tanah 90 m².
“Beberapa rumah yang berada di lahan merah itu kan harus direlokasi, tahap pertama sudah kami siapkan 2,5 ha. Sudah land clearing dan akan kita stok rumah tahan gempa dengan teknologi RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat),” terang Basuki.
Lanjutnya, semua bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti rumah sakit, fasilitas pendidikan, kantor dan lainnya juga akan diperbaiki oleh PUPR.
“Mudah-mudahan minggu depan sudah kita perbaiki. Selain itu, untuk TPA yang ada di lahan merah juga akan kami relokasi dan lahannya sudah ada di daerah Cikalong,” tuturnya.***
~