: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memerintahkan jajarannya, untuk lebih fokus, detail, serta terintegrasi antarunit kerja dalam membangun desa.
Dengan demikian, ujar Mendes PDTT, akan terbangun sebuah orkestrasi birokrasi dalam bekerja sebagai bagian dari resolusi Kemendes PDTT tahun 2023.
Hal itu disampaikan Mendes PDTT, saat memberi arahan dalam Focus Group Discussion (FGD) Praevaluasi Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa), Pemanfaatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi, serta Penyusunan Panduan Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pemeringkatan BUM Desa Bersama.
“Orkestrasi ini permasalahan yang paling rumit, karena kalau konsolidasi saya yakin semua sudah melakukan konsultasi, kemudian berusaha melakukan integrasi program,” jelas Gus Halim, sapaan akrab Mendes PDTT, di BBPPMD Yogyakarta, Rabu (4/1/2023).
Gus Halim menjelaskan, makna terintegrasi adalah tiap unit kerja saling sinergis dan melengkapi antar satu dengan lainnya, serta seluruh pegawai harus mengerti dan memahami arah kebijakan pembangunan yang menjadi tugas Kemendes PDTT.
“BPSDM memahami kerja Ditjen PEID, Ditjen PPK Transmigrasi, dan BPI. Ditjen PEID mengetahui kerja BPSDM, BPI, dan Ditjen PPK Transmigrasi. Begitu juga Ditjen PPK Transmigrasi menyadari kerja Ditjen PEID, BPI, dan BPSDM," terang Gus Halim.
Sehingga, lanjutnya, segala kendala dan persoalan program tentang RPL Desa, Pemanfaatan HPL Transmigrasi, serta Penyusunan Panduan Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pemeringkatan BUM Desa Bersama dapat mudah dicarikan jalan keluarnya. ***