JAKARTA: Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyatakan kekecewaannya atas setahun kinerja Gubernur DKI Anies Baswedan di bidang perumahan rakyat, khususnya pembangunan rumah untuk keluarga miskin.
Sejak di lantik 16 Oktober 2017, hingga 16 Oktober 2018, Pemprov DKI dibawah pimpinan Anies tidak banyak membangun rumah susun seperti di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Gubernur Djarot Saeful Hidayat.
"Program DP 0 Rupiah yang sekarang bertranspormasi menjadi Samawa jelas bukan untuk orang miskin. Yakni warga yang berpenghasilan Rp 4-7 juta per bulan," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, Senin (15/10/2018).
Lebih lanjut Gembong mengatakan, minimal cicilan Rp2 juta per bulan, tentunya ini di luar listrik, air bersih, plus iuran kebersihan lingkungan karena status rusunawi tidak mungkin diberi subsidi.
"Pertanyaannya keberpihakan terhadap rakyat miskin yang tidak mampunya di mana?," kata Gembong,menambahkan.
Bahkan blunder pembangunan rumah untuk rakyat terjadi dengan pembatalan tiga rumah susun sewa.
Yakni Rusun Jalan Inspeksi BKT di Kelurahan Ukung Menteng sebesar Rp361 miliar, Rusun PIK Pulogadung sebesar Rp188 miliar, dan revitalisasi pembangunan Rusun Karangantar di Jakarta Pusat sebesar Rp 162 miliar.
"Anggaran Rp 717 miliar dialihkan, sebanyak Rp160 miliar akan dipakai untuk menalangi 20 persen uang muka DP Nol rupiah," kata Gembong lagi.