SOLO: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana memberlakukan aturan ganjil genap untuk pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Aturan tersebut menjadi salah satu alternatif solusi mengatur volume kendaraan di jalan tol dan jalan biasa.
"Sehingga ada volume kendaraan yang termanage. Tapi kita tidak buru-buru, kita terus berdiskusi dengan kepolisian dan melakukan riset kecil. Jika disetujui, minggu depan akan kita umumkan," jelas Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, kepada wartawan di sela-sela rapat dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 6 Yogyakarta di Stasiun Solobalapan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (4/5/2019).
Dirinya mencontohkan, jika hari Senin maka hanya kendaraan bernomor polisi ganjil saja yang boleh melalui jalan tol sedangkan yang genap harus lewat jalan biasa. Hari berikutnya bisa kebalikannya, sehingga bisa membagi beban dan volume kendaraan di jalan biasa dan jalan tol.
"Mudik kali ini kami proyeksikan lebih baik daripada tahun lalu. Karena sudah tahu model mudiknya tapi harus pikirkan dengan adanya jalan tol Jakarta- Surabaya ekspektasi masyarakat menggunakan jalan tol meningkat," paparnya.
Hal itu menurut Budi, di satu titik hal itu bisa menjadi bumerang. Dalam rapat bersama presiden kemarin, Menhub mengatakan presiden menyarankan untuk memberdayakan jalur lama.
"Selain itu juga menyarankan untuk memberdayakan rest area di jalan tol. Sebagai satu kegiatan perekonomian masyarakat," katanya.
Sementara itu terkait ketentuan tarif angkutan umum Lebaran, Budi mengaku hal tersebut menjadi dilematis. Kemenhub telah memiliki aturan menerapkan batas atas dan batas bawah.
"Saya akan evaluasi bersama KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) apakah tarif batas atas bisa kita turunkan. Tetapi kita harus adil juga karena sudah 2 tahun tarif tidak berubah," jelasnya lagi.
Evaluasi tersebut dilakukan karena masyarakat membutuhkan tarif angkutan umum yang terjangkau. Pihaknya juga meminta kepada pihak maskapai untuk lebih banyak memberikan tarif yang terjangkau saat Lebaran. ***