JAKARTA: Plt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Gde Sumarjaya Linggih mempersilahkan siapapun yang merasa tidak puas atas keputusan partai yang mengganti 6 Ketua DPD II Partai Golkar se-Bali dapat melakukan "perlawanan" atau melakukan pembelaan atas hak-hak mereka melalui proses penyelesaian di Mahkamah Partai (MP).
Penegasan politisi senior Beringin asal Pulau Dewata ini untuk merespon rencana sejumlah kader Golkar Bali yang merasa tidak terima atas "pelengseran elit" di kepengurusan partai tingkat kabupaten dan kota tersebut ke Mahkamah Partai di Jakarta.
“Silahkan saja dibawa ke Mahkamah Partai. Artinya apa, justru biar persoalannya bisa lebih jelas dan terang benderang. Justru nantinya di Mahkamah Partai semuanya akan terungkap, secara terbuka. Bahkan bisa jadi borok mereka justru akan ketahuan secara terbuka karena bukti data dan fakta memang menunjukkan seperti itu,” ujar Demer, panggilan akrab Legislator Senayan ini di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).
Demer mengaku sejatinya dirinya menyesalkan persoalan yang sebetulnya diselesaikan di internal partai harus terungkap ke publik.
"Saya pribadi sebenarnya tidak ingin alasan-alasan itu terungkap ke publik, cukup hanya di internal partai saja. Kalau publik akhirnya harus tahu, itu artinya sama dengan membuka borok mereka sendiri. Tapi kalau mereka menginginkan itu ya silahkan saja karena saya berkeyakinan pada akhirnya publik akan mengetahui kesalahan apa yang mereka langgar dan dosa kepada partai yang mereka perbuat,"urai Wakil Rakyat Dapil Bali yang ditunjuk oleh DPP Partai Golkar menjadi Plt Ketua Golkar Bali menggantikan Sudiikerta karena berstatus Tersangka dan harus ditahan di Mapolda Bali.
Demer juga membantah jika keputusan untuk mem-Plt-kan beberapa Ketua DPD Kabupaten/Kota di Bali dikait-kaitkan sebagai upaya menghabisi para loyalis mantan Ketua DPD I Partai Golkar Bali terdahulu, tak lain adalah I Ketut Sudiikerta tersebut.
“Kita melakukan semua itu karena ada sebab, jadi kalau tidak ada sebab tidak mungkin ada akibat. Yang jelas mereka telah diberikan sanksi organisasi secara tegas karena telah melakukan pelanggaran berat yang teetuang dalam konstitusi Partai. Dan tindakan tersebut harus dijatuhkan kepada para pembangkang berdasarkan rapat pleno karena telah merusak nama baik dan marwah partai. Jadi tidak ada unsur subjektivitas tetapi murni objektif terhadap pelanggaran dan kasus yang mereka hadapi,” ujarnya blak-blakan.
Jadi menurut Anggota Komisi VI DPR ini, lebih baik mengikuti saja mekanisme partai. Kalau ada yang tidak puas, sudah ada saluran yang disediakan berdasarkan AD/ART Partai. Termasuk jika Pengurus Kecamatan (PK) dan Pengurus Desa (PD) diberikan ruang untuk melapor kepada DPD I, nanti setelah itu bisa ke Mahkamah Partai.
“Saya bisa mengerti jika para pengurus di akar rumput bisa saja merasa tidak puas. Persoalan intinya sejatinya mereka belum mendapatkan informasi yang jelas, komprehensif dan detail soal kondisi kenapa DPD Provinsi menjatuhkan keputusan untuk mem-Plt-kan mereka. Jika mereka sempat ke provinsi meminta penjelasan, tentu akan kita jelaskan secara gamblang. Tentu setelah kita berikan penjelasan mendetail seharusnya akan berubah sikap. Namun jika masih juga ngotot dan tidak mau menerima keputusan DPD, ya kita persilahkan mereka melanjutkan ke Mahkamah Partai. Di MP, nantinya mereka akan mendapatkan keadilan dan kepastian status dalam organisasi Partai berdasarkan keputusan MP, ” tandasnya.
Demer tidak menganggap apa yang dilakukan akan berakibat terjadinya penggembosan di tubuh partai berlambang beringin ini. Justru ia berpendapat kuatnya partai bukan dari seseorang tapi dari sistem yang ada di tubuh Golkar, beda dengan partai-partai lain.
“Saya punya keyakinan dengan siatem yang baik, generasi muda akan melihat bahwa Golkar akan menjadi pilihan mereka lantaran memjadi partai paling demokratis di Indonesia,” tuturnya.
Apa yang disampaikan Demer bukan tanpa sebab, pasalnya dalam tubuh Golkar tidak ada ketua umum mengambil keputusan sendiri, semua dengan mekanisme, termasuk juga di DPD Golkar Provinsi Bali. Jadi jika ada tuduhan dirinya bersikap arogan dan otoriter adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar.
“Partai Golkar itu partainya rakyat, partainya masyarakat dan kalau ada anak muda yang ingin berpartai, ya sebaiknya partai Golkar,” jelasnya***