.jpeg)
JAKARTA: DPRD DKI Jakarta komitmen untuk melakukan pembahasan secara marathon Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara ( KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020.
KuA PPAS 2020 memprediksi besaran APBD DKI pada 2020 sebesar Rp 89 triliun.
Lima komisi di DPRD DKI kini sedang bekerja keras bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov DKI sebagai mitranya menyisir anggaran yang diusulkan oleh eksekutif melalui komisi-komisi.
"Pembahasan KUA -PPAS secara cermat dan hati-hati, Menyisir satu per satu mata anggaran yang diusulkan eksekutif. Kami bekerja, rapat dari pagi hari hingga pukul 23.00 WIB untuk menyisir mata anggaran, sehingga yang diusulkan itu benar-benar sesuai yang dimau masyarakat," kata Wakil Ketua DPRD M Taufik kepada wartawan, Minggu (3/11/2019).
Politisi senior yang juga Ketua DPD I Partai Gerindra DKI ini menambahkan, pembahasan KUA-PPAS APBD DKI 2020 sama saja seperti APBD 2019. "
Tidak ada bedanya sama seperti pwmbahasan KUA PPAS 2019. Cuma sekarang ada masalah setelah Fraksi PSI mempublikasi melalui media dan media sosial. Maka muncul anggaran Lem Aibon, ballpoint, cat jalur sepeda, server Jakarta Smart City yang harga satuannya gila-gilaan," kata M Taufik.
Ia menambahkan, di era digital yang semua bisa diakses oleh masyarakat boleh-boleh saja apa yang dilakukan PSI itu sebagai sebuah transparansi." Namun hal itu tak ubahnya seperti "kegenitan", seharusnya melalui adu argumentasi di raoat-rapat DPRD," ucap M Taufik.
M Taufik yang juga koordinator Komisi D ini menambahkan, bahwa ia sudah mewanti-wanti kepada pimpinan SKPD agar dalam menyusun KUA PPAS mengacu program RPJMD Gubernur Anies. "Misalnya soal perumahan, pena nggulangan banjir, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, semua harus diselaraskan dengan RPJMD," kata Taufik lagi.