JAKARTA: Tokoh masyarakat Jakarta Utara, Haji Ramly Hi Muhamad mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan DKI tidak punya kemauan yang iklas untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin menjadi generasi muda yang cerdas, pintar dan berakhlak mulia.
Dinas Pendidikan (Disdik) DKI hanya menjalankan program yang mudah-mudah sudah ada dari tahun ke tahun, tanpa ada inovasi dalam membantu keluarga miskin untuk mendapatkan hak dasar, yakni pendidikan berkualitas, pembentukan ahlak mulia, dan keadilan kesejahteraan.
Hal itu disampaikan Haji Ramly Hi Muhamad mengomentari polemik berkepanjangan terkait program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020. Ramly Muhamad yang mantan Wakil Ketua Komisi E (Bidang Kesejahteraan Masyarakat) DPRD DKI sejak duduk sebagai anggota DPRD di era Kepala Disdik DKI Arie Budiman sudah mengusulkan agar Dinas Pendidikan DKI membangun fasilitas Boarding Shcool (sekolah negeri berasrama) yang menampung anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Selama ini Dinas Pendidikan DKI juga kurang memperhatikan sekolah-sekolah swasta yang tidak memiliki nama, dikelola yayasan dengan kemampuan financial terbatas.
"Bila kita datang kepala kita pasti mentok di atap sekolah itu. Selama ini Disdik tidak memperhatikan mereka. Bagaimana mungkin siswa-siswa swasta bisa bersaing dengan anak-anak sekolah negeri dinJakarta," kata politisi senior Partai Golkar ini .
Di Boarding School itu para siswa akan mendapat pendidikan yang berkualitas, SPP, uang gedung, biaya kegiatan sekolah, biaya makan, buku-buku, sepatu, seragam, tukang cuci dan lain-lain semua ditanggung APBD DKI.
"Boarding School itu saya usulkan dibangun 1 lokasi di lima wilayah kota sebagai pilot project. Sehingga ada lima sekolah boarding shcool dari SD,SMP dan SMA/SMK nqqegeri. Ini juga menjadi solusi polemik PPDB yang dari tahun ke tahun muncul dan semakin semrawut," katanya.
Menurut Ramly, tidak ada solusi efektif mengatasi masalah ini kecuali menambah jumlah sekolah, ruang kelas, guru, disetiap wilayah. Penambahkan kapasitas ruang kelas dari 36 tempat duduk menjadi 40 trmpat duduk, juga bukan solusi yang efektif.
Sebab, semakin banyak siswa di suatu ruang kelas, bisa tidak fokus kegiatan belajar mengajarnya. Sementara itu, mantan Kasudin Jakarta Utara, Budi Sulistiono membenarkan bahwa penambahan pembangunan sekolah, penambahan kepala sekolah, guru, fasilitas belajar mengajar di lima wilayah kota akan menjadi solusi masalah PPDB di DKI.
"Setiap tahun jumlah siswa yang berminat sekolah SD, SMP, SMA/SMK negeri twrus bertambah karena jumlah penduduk meningkat signifikan dari tahun ke tahun," kata Budi.