: Anggota DPRD NTB dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) TGH, Satriawan, LC MA meminta Pemerintah Pusat dan daerah mulai memberi perhatian lebih bagi sektor pendidikan terutama pendidkan swasta berbasis Pondok Pesantren.
Sejauh ini ia menilai, dalam beberapa aspek pemerintah masih lebih memproritaskan sekolah-sekolah negeri. Sementara pesantren masih kurang diperhatikan, baik dari sisi bantuan maupun peningkatan mutu pendidikannya.
"Itu salah satu point penting dari hasil reses kami. Intinya kami berharap pemerintah baik pusat maupun daerah di NTB ini mulai memberikan porsi perhatian yang lebih untuk Pesantren," kata TGH Satriawan, kepada sejumlah media, Rabu (22/2/2023).
Baca Juga: Disdik Kota Bekasi Pastikan Kesiapan Kurikulum Merdeka di Semua Jenjang Satuan Pendidikan
Anggota DPRD NTB dari Komisi V yang juga Pimpinan Ponpes Al Bina ini menggelar reses, dengan menemui pimpinan, juga sejumlah guru dan tenaga didik Ponpes di Lombok Barat.
Baca Juga: Menko PMK: Revitalisasi Pendidikan Vokasi Indonesia Sudah Sejalan Sesuai Arahan Presiden
Menurut dia, aspirasi yang terserap antara lain mereka berharap agat pengelolaan institusi pendidikan terutama Ponpes bisa diberikan kemudahan, terkait apa saja yang bersifat konstitusional.
"Baik itu soal perizinan, agar pemerintah memudahkan izin pendidikan pesantren. Misalnya ketika pesantren ingin mendirikan Madrasah," kata politisi PKS ini.
TGH Satriawan mengatakan, jika mengacu pad pencapaian tujuan Pendidikan Nasional, maka Madrasah sebagai garda terdepan membentuk manusia yang bertakwa dan beriman.
Saat ini, papar TGH Satriawan, perhatian pemerintah belum seimbang dan maksimal. Misalnya saja, soal bantuan pusat. Pemerintah lebih memprioritaskan untuk SLTA negeri dibanding swasta termasuk pesantren.
"Saat ini kita lihat bantuan apapun yang dari pusat ke daerah, yang banyak terjadi saat ini SLTA yang negeri saja diperhatikan, sementara Pesantren sebagai sentra dan garda terdepan masih sedikit tersentuh bantuan pusat," katanya.
Perhatian pemerintah pusat ke daerah masih berfokus pada SLTA yang berstatus Negeri, sementara SMA swasta juga banyak yang belum tersentuh.
"Padahal, sekarang pendidikan di pesantren tidak hanya Aliyah dan Tsanawiyah saja, sudah ada SMK juga. Bahkan SMA lebih banyak lagi. Jadi kami minta pemerintah berikanlah perhatian lebih besar lagi kepada Pesantren," tukasnya.