: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong sinergi pengembangan karir Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial (MHI), khususnya MHI yang pembinaannya berada di bawah pemerintah daerah.
Kemnaker meyakini, pembinaan yang sinergis akan mewujudkan ekosistem pembinaan karir MHI yang baik di daerah. Yang akan berdampak pada terciptanya pelayanan prima, prestasi kerja, serta pegawai MHI yang inovatif.
Hal itu, disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, saat membuka Rembuk Nasional Mediator Hubungan Industrial, bertajuk 'Sinergitas Pengembangan Karir Mediator Hubungan Industrial' Kemnaker, di Jakarta, Selasa (26/9/2023).
"Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dalam mendorong berbagai kebijakan pengembangan karir MHI. Yang disesuaikan dengan karekteristik dan sumber daya masing-masing daerah/wilayah," tutur Menaker.
Dia mengatakan, MHI memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Tugas dan tanggung jawab itu, sebutnya, mempunyai peran penting dalam mewujudkan hubungan industrial yang kondusif, harmonis dan berkeadilan, baik di pusat maupun di daerah.
"Memperhatikan pentingnya peran mediator, maka sudah seharusnya menjadi perhatian kita semua baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," katanya.
Dikemukakannya, diperlukan collaborative governance, yaitu sinergi kerja yang berbasis pada komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk menyelaraskan pemahaman terhadap eksistensi jabatan fungsional MHI.
Menaker pun mendorong pemerintah daerah untuk membuka ruang dan akses terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas MHI di setiap daerah; mengalokasikan biaya dan fasilitas untuk mendukung tugas dan fungsi MHI.
Tidak mudah memutasi dan merotasi MHI kecuali sangat diperlukan atau untuk promosi; menempatkan pejabat fungsional MHI sesuai kedudukan dan tupoksinya; menyediakan formasi berdasarkan hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK); serta mendorong dan menfasilitasi terbentuknya Asosiasi Mediator Hubungan Industrial (AMHI) pada tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.
"Di sinilah Peran penting pemerintah daerah dalam membangun profesionalisme dan pengembangan karir Jabatan Fungsional MHI," jelasnya
Di bagian lain, Dirjen PHI dan Jamsos Indah Anggoro Putri, menyatakan, Rembuk Nasional Mediator Hubungan Industrial bertujuan menyinergikan dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah.
Baca Juga: Kepala BP2MI: Jaga Nama Bangsa, Kuatkan Persatuan di antara para Pekerja Migran Indonesia
Terkait pembinaan karir jabatan fungsional dalam tataran operasional di daerah; mendorong terwujudnya ekosistem pembinaan karir MHI di daerah yang berdampak pada pelayanan prima dan prestasi kerja dan inovasi; serta meningkatkan awareness dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi MHI.
Untuk mencapai tujuan pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier MHI, ujarnya, maka harus ada instrumen, tools, ataupun petunjuk-petunjuk yang dipahami secara bersama.***