: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjadi pembicara dalam acara Hub Talk yang diinisiasi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Dalam acara bertajuk "Suka Duka Membangun Konektivitas Nasional" ini, Heru menjelaskan mekanisme pengaturan transportasi massal di Jakarta.
Pertama, MRT masih berproses ke tahap berikutnya. MRT itu pertama kali ada di Jakarta. Jadi pertama kali dicetuskan oleh Gubernur Jokowi saat itu, dan sekarang jadi model di masyarakat. Mudah-mudah masyarakat terus menggunakan MRT, meskipun targetnya kurang lebih 1,3 juta, tapi sekarang pakai 800 ribu orang per hari,” ujar Heru di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/9/2023 ).
Baca Juga: Menhub Ajak Generasi Muda Jadi Pelopor Peduli Keselamatan Jalan
Selain itu, Pj Gubernur juga menjelaskan, kenyamanan pengguna transportasi merupakan prioritas utama dalam membangun sistem transportasi terintegrasi.
Untuk itu, Pemprov DKI memberikan subsidi pembiayaan dengan bersinergi bersama pemerintah pusat.
Nah, itu adalah satu-satunya cara kami dalam memberikan kenyamanan bagi warga di Jabodetabek. Hal ini bukan hanya dari fasilitas, tapi juga dari harga yang disubsidi pemerintah.
Baca Juga: Presiden Jokowi dan Pj Gubernur DKI Heru Budi Resmikan Sodetan Ciliwung
Bagaimana dengan konsep (subsidi)-nya? Tentunya konsep itu berdasarkan konsep perencanaan dari Kemenhub dan bersinergi dengan kami. Jadi, DKI Jakarta sebesar 51 persen, lalu Kemenhub sebesar 49 persen,” tuturnya.
Berdasarkan hasil persentase dalam konsep inilah lahir sinergi dalam merancang subsidi, hingga muncullah LRT yang saat ini proses kelanjutan pembangunannya terus berlangsung. Begitu juga dengan Transjakarta dan Kereta Api Indonesia (KAI), juga memberikan subsidi kepada warga yang ingin menggunakan transportasi itu, kata Heru.
Totalnya pada bagian ini sebesar 3,5 triliun rupiah, untuk keseluruhan kalau masyarakat menggunakan Transjakarta. Jadi 3.500 (ongkos Transjakarta saat ini) itu subsidi. Kalau nilai ekonomisnya bisa 31.000. Artinya pemerintah daerah mengiklankan bersama pemerintah pusat memberikan kenyamanan dan kemudahan terhadap transportasi Jakarta . Mari kita sama-sama merawat dan menggunakan transportasi itu. Minimal kita mengurangi kendaraan yang masuk ke Jakarta" tuturnya.
Baca Juga: LRT Jabodebek untuk Mengurangi Polusi Udara
Setelah diresmikan Kereta Cepat Jakarta Bandung dan LRT, terlihat tren peningkatan penggunaan transportasi umum di Jakarta.
Ternyata kenaikan dari warga Bekasi ke Jakarta bertambah 3 sampai 3,5 persen, khususnya untuk pegawai Pemprov DKI. Jadi kalau dihitung banyak pegawai Pemprov DKI Jakarta yang berdomisili di Depok dan Bekasi, semuanya banyak yang turun di Dukuh Atas, Manggarai, dan Tanah Abang ,” ucap Heru. ***