: Bangsa Indonesia saat ini kesulitan terkait tenaga honores yang jumlahnya jitaan orang.
Jutaan tenaga honorer itu umumnya berada di daerah-daerah.
Karena itu berikut point-point penting yang harus diperhatikan pengambil oleh keputusan di pemerintahan. Yaitu.
Baca Juga: Pertahankan Jam Kerja Aman Kilang Kasim Peroleh Patra Nirbhaya Karya Utama 2023
1. Tersedianya payung hukum untuk penataan tenaga non-ASN (honorer) yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta orang dengan mayoritas berada di daerah.
2. Sebagai payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga non-ASN, yaitu tidak boleh ada pemurusan hubugan kerja (PHK) massal yang telah digariskan Presiden Jokowi sejak awal.
3.Ada lebih dari 2,3 juta tenaga non-ASN. Jika secara normatif, maka mereka tidak lagi bekerja pada November 2023. Disahkannya RUU ini memastikan semuanya aman dan tetap bekerja. Istilahnya, diamanman agar bisa terus bekerja.
Baca Juga: Juara Dunia Sejati Super Middleweight, Mei 2024, Canelo Manggung Lagi
4. Terdapat perluasan skema dan mekanisme kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sehingga bisa menjadi salah satu opsi dalam penataan tenaga honorer.
5. Prinsip krusial yang akan diatur di PP adalah tidak boleh ada penurunan pendapatan yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Sebab, kontribusi tenaga non-ASN dalam pemerintahan sangat signifikan.
6. Berorientasi pada ‘Indonesia-Sentris’ sehingga dukungan keberadaan ASN, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), akan turut mendukung pemerataan pembangunan ekonomi nasional.
Baca Juga: Surya Paloh Kabur Ketika Ditanya Soal Temuan Rp30 Miliar dan Senjata di Rumah Mentan Syahrul Yasin Limpo
7. Pada tahun-tahun sebelumnya ada lebih dari 130.000 formasi ASN yang tidak terpenuhi di daerah 3T. Sebab kurangnya ketertarikan calon ASN untuk mengisi formasi di daerah-daerah tersebut. UU ini menjadi solusi agar daerah 3T juga mendapat pelayanan dengan baik. Salah satu bentuknya nanti di PP, pemerintah menyiapkan insentif khusus bagi ASN yang bertugas ke daerah 3T
8. Salah satu poin krusial lain dalam RUU ASN yaitu rekrutmen ASN yang ditransformasikan dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Sehingga ketika negara menjadi beberapa sektor prioritas, misalnya kedaulatan pangan, digitalisasi, hilirisasi, dan antisipasi perubahan iklim sebagai prioritas nasional, maka rekrutmen ASN harus diarahkan untuk instansi-instansi yang menjadi leading sector terkait hal tersebut, serta untuk daerah-daerah yang menjadi sentra akselerator untuk sektor-sektor tersebut. ***
Baca Juga: Kawasan Huamual Muka Belakang SBB Waspadai Kebakaran Hutan