: Imanuwel warga Raja Ampat menyatakan mendukung pernyataan Anggota DPR RI Robert Joppy Kardinal terkait PT Gag Nikel Raja Ampat tak akomodir Kontraktor lokal.
"Pernyataan Bapak Robert Kardinal itu benar karena PT Gag Nikel Raja Ampat ternyata tidak mengakomodir kami kontraktor lokal mengerjakan proyeknya." kata Imanuwel yang menghubungi di Sorong, Minggu (24/3/2024) pagi.
Imanuwel meminta Pemerintah pusat memperhatikan masalah ini demi untuk kesejahteraan warga lokal Raja Ampat Papua Barat Daya.
Baca Juga: Cermati Setiap Informasi, Jangan Mudah Termakan Hoax
Menjawab pertanyaan , Imanuwel menyebut pekerjaan gali tanah di proyek PT Gag itu ringan dan mudah dikerjakan kontraktor lokal.
Sehingga tidak ada alasan untuk mengabaikan kontraktor lokal dengan alasan pekerjaan gali tanah itu rumit.
Lalu mengutamakan kontraktor luar Raja Ampat untuk mengerjakan pekerjaan yang hanya menggali tanah itu.
Imanuwel juga mengeluh terkait keterbukaan PT Gag Nikel untuk pembagian dana CSR.
Baca Juga: Atasi Bencana Banjir, Pemprov DKI All Out Kerahkan Petugas Mesin Pompa
Di tempat terpisah, Anggota DPR RI Robert Kardinal juga mempertanyakan keterbukaan PT Gag Nikel di Papua Barat Daya (PBD). Ini terkait pembagian dana CSR.
Robert Kardinal menyebut besaran dana corporate social responsibility (CSR) minimal 2 persen sampai 4 persen dari total keuntungan perusahaan dalam setahun.
Besarnya anggaran dana tersebut sesuai Peraturan UU PT dan PP No. 47 tahun 2012.
Setiap daerah juga mengeluarkan aturan seberapa besar dana CSR yang harus dikeluarkan, namun tidak melebihi 4 persen.
Baca Juga: SPPSI Jakarta Berharap Rezim Pemerintah Baru Tunjuk Komisaris Pertamina Orang Internal
"Nah karena itu perlu transparan terkait besaran keuntungan PT Gag Nikel dalam setahun ,"katanya.
Sesuai laporan masyarakat Raja Ampat, ujar Kardinal, PT Gag Nikel tidak banyak melibatkan tenaga kerja lokal. Sebagai karyawannya.
Padahal di mana-mana PT Gag Nikel mengekspos bahwa 70 persen karyawannya orang asli.
Di sisi lain laporan masyarakat Raja Ampat, kata Kardinal tak seperti itu.
Kontraktor yang dilibatkan juga kurang melibatkan pengusaha lokal Raja Ampat.
Baca Juga: Label Prabowo Subianto Negarawan Indonesia, Pantas
Menurut laporan masyarakat Raja Ampat, lanjut Kardinal, kontraktor yang digunakan di PT Gag Nikel berasal dari luar Papua.
Maka itu pihak PT Gag Nikel perlu transparan berapa keuntungan Perusahaan per tahun.
Kemudian masalah pemberdayaan masyarakat lokal harus dilakukan PT Gag Nikel.
Kardinal juga mempertanyakan kontribusi PT Gag Nikel di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
"Ini harus disampaikan secara transparan kepada publik agar diketahui masyarakat setempat," kata Kardinal.
Baca Juga: Bikin Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, 4 Kampung Binaan Kilang Kasim Raih Penghargaan Kementerian LHK
Sementara itu sesuai laporan PT Gag Nikel Kontribusi pajak dan bukan pajak dari pengelolaan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya mencapai 2,1 triliun sepanjang Tahun 2018 hingga 2023.
Penerimaan ini dicapai dari pengelolaan oleh PT Gag nikel selama lima tahun terakhir.
Khususnya yang beroperasi di pulau Gag Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Dalam rapat koordinasi PT Gag Nikel di Jakarta, Minggu(28/1/2024) lalu.
Terkait itu pihak PT Gag Nikel menyampaikan tidak hanya keberhasilan pengelolaan nikel.
Baca Juga: KPU Papua Barat Daya Akhirnya Mengumumkan 3 Caleg DPR RI Pemenang Pemilu 2024, Robert Joppy Kardinal Raih 53.578 Suara Tertinggi
Melainkan bagaimana perusahaan menanggulangi masalah lingkungan pada kawasan sekitar penambangan.
"Tidak hanya itu PT Gag Nikel juga memberdayakan masyarakat setempat dengan sejumlah program," kata Corsec Legal and Comdev Senior Manager PT Gag Nikel Ruddy Sumual.
Yaitu peningkatan pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi dan sosial budaya.
Termasuk penyerapan tenaga kerja hingga 70 persen untuk terlibat dalam kegiatan Gag nikel.***
