: Penyaluran dana hibah untuk RT dan RW di Kecamatan Bekasi Utara mengungkap adanya potensi penyalahgunaan yang mengundang perhatian. Pada bulan lalu, sejumlah proses pencairan dana hibah yang bersumber dari APBD Tahun 2023 di beberapa wilayah di Kecamatan Bekasi Utara menimbulkan pertanyaan.
Dilaporkan bahwa proses pencairan dimulai dari Bank Jawa Barat (BJB), Multiguna, Kecamatan Bekasi Timur, melibatkan dua orang pejabat RW 03, di Kelurahan Perwira. Mereka turut serta dalam proses tersebut.
Menurut keterangan salah satu sumber , hanya sekitar Rp40 juta dari alokasi dana hibah yang seharusnya diberikan penuh kepada Sekretaris RW setempat, yakni Rp78 juta.
Baca Juga: Fraksi Golkar Minta Pj Wali Kota Bekasi Evaluasi Aturan PJLP
Pertanyaan juga muncul terkait mekanisme pencairan dana hibah ini. Hasil dari penelusuran menunjukkan adanya potensi dugaan anggota dewan yang meminta setoran hingga 20% dari dana yang dicairkan, menimbulkan tanda tanya terhadap integritas alokasi dana hibah tersebut.
Kendati demikian, masih terdapat beberapa wilayah lingkungan RT yang melaporkan belum menerima alokasi dana, meskipun dana hibah dari Pemkot Bekasi telah tersedia.
"Ada juga indikasi pengeluaran dana untuk pembelian barang-barang seperti bangku dan karpet di RW 03 yang memunculkan kecurigaan," tambah sumber yang enggan disebutkan namanya.
Baca Juga: Penyalahgunaan Wewenang dan Indikasi Korupsi oleh Anggota TP3 Kota Bekasi
Selain itu, dokumen-dokumen terkait pembelanjaan juga menjadi sorotan, dengan beberapa kwitansi yang tidak memenuhi standar resmi.
"Ini menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana hibah di Kecamatan Bekasi Utara," kata sumber.
Sumber berharap upaya untuk memastikan dana hibah digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, pihak terkait dapat memberikan klarifikasi dan keterangan lebih lanjut terkait temuan ini.
mencoba menghubungi sejumlah pihak di lingkungan RT, RW dan anggota dewan di dapil itu, namun belum mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait hal tersebut.
LPJ Ketua RT/RW