: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
Sosialisasi itu dilakukan Kemnaker kepada Kadisnaker, Mediator Hubungan Industrial, Kepala Bidang Hubungan Industrial, serta Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di seluruh Indonesia, secara virtual dari Jakarta, Jumat (10/3/2023).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI & Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam sambutannya menyatakan, Permenaker 4/2023 diterbitkan dalam rangka memberikan pelindungan sosial secara maksimal. Pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) mulai dari sebelum, selama, hingga sesudah bekerja.
Dirjen Putri menjelaskan, pelindungan secara maksimal kepada PMI sangat diperlukan karena PMI merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai risiko pelanggaran HAM. Seperti perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, kekerasan fisik, kesewenang-wenangan, serta kejahatan atas harkat dan martabat manusia.
Selain itu, PMI juga berisiko gagal ditempatkan, penempatan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, mengalami PHK sepihak, kecelakaan saat bekerja yang dapat menyebabkan terjadinya kecacatan, hingga mengalami kematian.
Risiko-risiko itu akan semakin kompleks apabila PMI berangkat ke Negara tujuan penempatan tidak melalui prosedur yang berlaku.
Baca Juga: Link and Match Ketenagakerjaan, Terwujud dengan Adanya Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan
Dirjen Putri menyebut, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kepesertaan PMI sampai dengan Februari 2023 sebanyak 354.995 orang. Dengan daerah asal terbanyak, yaitu Provinsi Jawa Tengah sebanyak 66.811 orang.
Negara yang paling banyak menjadi tujuan penempatan PMI yaitu Taiwan sebanyak 138.893 orang. Sedangkan, jenis bidang pekerjaan yang paling banyak adalah caregiver sebanyak 83.151 orang.
"Data itu menunjukkan banyaknya PMI yang harus mendapatkan pelindungan sosial. Baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya," jelas Dirjen Putri.
Dirjen Putri mengemukakan, dalam Permenaker 4/2023 terdapat 7 manfaat baru dan 9 manfaat yang nilainya meningkat dari Permenaker sebelumnya, yaitu Permenaker Nomor 18 Tahun 2018.
Untuk manfaat baru, yaitu manfaat perawatan di rumah, manfaat sakit karena kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja (KK/PAK) selama di negara penempatan, biaya penggantian alat bantu dengar, biaya penggantian kacamata, santunan karena PHK sepihak, santunan akibat mengalami pemerkosaan, serta santunan karena ditempatkan tidak sesuai perjanjian kerja.
"Ini adalah manfaat-manfaat baru yang di Permenaker sebelumnya tidak ada. Jadi, ada beberapa manfaat baru dalam rangka betul-betul untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia dari berbagai risiko," terang Dirjen Putri.
Adapun untuk manfaat yang meningkat besaran/nilainya yaitu santunan kematian, santunan berkala kematian, santunan karena gagal berangkat, santunan karena gagal ditempatkan, santunan PHK akibat KK/PAK, biaya penggantian gigi tiruan, biaya penggantian transportasi dan beasiswa untuk anak PMI.
Kenaikan manfaat-manfaat itu diberikan tanpa adanya kenaikan iuran program jaminan sosial. Dengan batas kadaluarsa klaim, untuk manfaat JKK makin panjang, yang semula hanya 2 tahun menjadi 5 tahun
"Jadi iurannya tetap atau tidak terjadi kenaikan, tetapi manfaatnya meningkat. Ini bagusnya Permenaker 4/2023," ujarnya.
Baca Juga: BPJAMSOSTEK dan Direktorat Binmas Polda Metro Jaya Kerja Sama Gelar Sosialisasi ke Bhabinkamtibmas
Karena, memang pemerintah ingin meningkatkan kuantitas dan kualitas bagi PMI. Maka, Permenaker 4 Tahun 2023 berisi mengenai manfaat-manfaat baru dan manfaat yang meningkat kuantitas dan kualitasnya.
"Tapi, tidak meningkat iuran yang harus dibayar oleh Pekerja Migran Indonesia," ujarnya.
Permemaker ini, lanjutnya, juga menyederhanakan proses pendaftaran dan pengajuan klaim. Sehingga, hal ini mempermudah PMI untuk mengakses program jaminan sosial ketenagakerjaan. ***