: Angka stunting di Provinsi Maluku mengalami penurunan 2,6 persen. Pada tahun 2021 sebesar 28,7 persen menjadi 26,1 persen. Angka itu berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022.
Penurunan angka stunting itu, diperoleh dari kolaborasi pemerintah dan masyarakat di Maluku melalui berbagai inovasi dalam mengintervensi permasalahan stunting.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali le menjelaskan, salah satu jurusnya dengan mengukuhkan istri Gubenur Maluku Widya Pratiwi Murad sebagai Duta Perangi Stunting (Duta Parenting).
Baca Juga: Link and Match Ketenagakerjaan, Terwujud dengan Adanya Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan
Duta Parenting melakukan strategi yang lebih menitik beratkan kepada peningkatan kapasitas dari para kader. Baik kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) maupun kader Posyandu.
Di sisi lain, optimalisasi kelembagaan posyandu hingga Desa menjadi target kerja Duta Parenting 2023.
“Kami juga ikut melibatkan ibu-ibu PKK dalam kegiatan Duta Parenting. Untuk mendekatkan peran ibu ke masyarakat sebagai ‘mama’ parenting, yang merupakan perpanjangan tangan dari Duta Parenting,” jelasnya, saat Agenda Roadshow Dialog Stunting dan Kemiskinan Esktrem Provinsi Maluku secara daring, Rabu (8/3/2023).
Selain itu, Duta Parenting juga melakukan konsolidasi internal. Yakni dengan mengkoordinasi berbagai kegiatan, yang bertujuan mendorong kerja sama lintas sektoral. Untuk penguatan konvergensi penurunan stunting.
Termasuk menyosialisasikan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, melalui Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
Pada kesempatan itu, Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Widya Pratiwi Murad mengatakan, sejak diteguhkan menjadi Duta Parenting dia menetapkan program-program, agar tujuan untuk perangi stunting di Maluku bisa berhasil.
“Hal yang melatarbelakangi saya ingin segera melaksanakan program perangi stunting di provinsi Maluku, karena kalau bukan saya selaku 'Ibunya' orang Maluku, siapa lagi yang akan berusaha untuk ikut membantu program pemerintah,” tutur Widya.
Setelah dikukuhkan, Widya tidak mau bekerja sendiri tetapi langsung mengukuhkan 'mama-mama' Parenting. Yang merupakan Istri bupati dan wali kota se-Maluku. Sehingga, dapat serentak fokus bersama-sama perangi stunting.
Dia bersama tim, turun langsung pada beberapa lokus stunting. Seperti Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, serta Kepulauan Aru, untuk melihat secara langsung.
Baca Juga: BPJAMSOSTEK dan Direktorat Binmas Polda Metro Jaya Kerja Sama Gelar Sosialisasi ke Bhabinkamtibmas
Meski masih memerlukan kerja keras menuju 14 persen target nasional 2024, namun kolaborasi ini dinilai mulai membuahkan hasil.
Sedangkan jumlah penduduk miskin Maluku di tahun 2022 sebanyak 296.660 jiwa. Dan, masih terdapat penduduk miskin ekstrem sebanyak 65.846 jiwa atau sebesar 3,62 persen.
Hal itu juga menjadi perhatian bersama. Strategi yang diupayakan Pemprov Maluku dalam menghapus kemiskinan ekstrem, yakni merehabilitasi rumah tidak layak huni, pengembangan pangan lokal, serta mewujudkan desa tertinggal menjadi desa berkembang, maju, dan mandiri.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan Pemprov Maluku. Diharapkan Kabupaten/Kota dapat terus berkolaborasi dalam mengentaskan stunting dan menghapus kemiskinan ekstrem.
"Saya kira sangat bagus itu melibatkan ibu-ibu PKK dengan ketua tim penggeraknya yaitu Ibu Gubenur sebagai sosok figur penggerak. Untuk melihat secara langsung lokus-lokus stunting, guna sama-sama bergerak perangi stunting," tutur Menko PMK.
DIa juga minta untuk memperluas cakupan pengukuran balita di tiap wilayah, harus di atas 90 persen. Sehingga, data yang dihasilkan dapat lebih akurat. Dan pengukurannya harus sesuai standar.
"Setelah alat USG dan antropometri ini sudah terpenuhi semua, para kader wajib diberikan pelatihan yang memadai. Sehingga, cakupan pengukurannya nanti bisa di atas 90 persen dan datanya dapat lebih akurat," terang Menko PMK.
Provinsi Maluku merupakan provinsi ke-16 yang disisir permasalahannya oleh Kemenko PMK. Sebelumnya telah dilaksanakan dialog di Provinsi Jawa Barat, Aceh, NTT, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sumatera Utara, Bengkulu, Sulawesi Barat, NTB, serta Jawa Timur.***