: Dua hal penting dalam penanggulangan kemiskinan adalah data dan mindset. Keduanya saling mempengaruhi karena sebanyak dan sebesar apapun anggaran serta program yang digelontorkan tidak akan mengubah angka kemiskinan Nusa Tenggara Barat.
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur NTB, Dr Ir Hj Sitti Rohmi Djalillah, MPd saat menghadiri dan membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB dengan Tema “Perubahan Mindset Masyarakat dan Pendekatan Sosial Dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nusa Tenggara Barat” di Hotel Lombok Raya, Selasa (6/6/2023).
Dikatakannya, data yang tidak sesuai by name by address akan membuat bantuan dan program salah sasaran.
Baca Juga: Kepala BPKP Diharapkan Bisa Ikut Memperbaiki Data Kemiskinan di Jateng
"Saya sudah mengingatkan ini sejak 2019 tapi kok susah sekali memperbaikinya terutama DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang berkaitan mulai dari PKH (Program Keluarga Harapan) sampai BPJS Kesehatan (Penerima Bantuan Iuran/ PBI)", sebut Wagub.
Baca Juga: Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, Menko PMK Lakukan Pengecekan Progres Penanganan Penghapusan
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Drs Wahyudin, MM mengatakan, angka 176, 029 jiwa penduduk NTB kategori miskin ekstrim tersebut adalah hasil sensus registrasi sosial ekonomi (Regsosek) yang dilakukan BPS NTB pada 2022 lalu.
Sesuai kriteria dan konsep kemiskinan, hasil verifikasi lapangan menemukan kondisi yang tak sesuai. Diantaranya pendataan di tingkat desa dan kelurahan yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran sampai mindset masyarakat yang keliru tentang bantuan dan pelayanan sosial bagi masyarakat miskin.
"Dari hasil Regsosek yang akan diumumkan akhir bulan ini sebenarnya ada penambahan lima persen angka kemiskinan dari 13,8 mendekati angka 19 persen. Kalau angka kemiskinan ekstrim bertambah dua persen", jelas Wahyudin.
Ia menguraikan pemetaan desil satu sampai sepuluh yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumahtangga, desil enam sampai sepuluh yang tergolong berkecukupan masih terdata dan mendapatkan bantuan sedangkan desil satu terdapat pula rumahtangga miskin yang tidak memperoleh bantuan apapun.
Oleh karena itu ia berharap, perbaikan data oleh TKPKD kabupaten/ kota sampai tingkat RT dapat melakukan verifikasi data agar kemiskinan dan penanggulangannya dapat dilakukan secara tepat. ***