: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja (kunker) ke Malaysia.
Menaker dampingi Presiden memenuhi undangan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, di kediaman resmi PM Malaysia, di Seri Perdana, Putrajaya, Malaysia, Kamis (08/06/2023).
Kedua pimpinan negara tetangga itu, dikemukakan Menaker, bertemu membahas tentang pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Presiden Joko Widodo sangat mengapresiasi komitmen PM Anwar Ibrahim, untuk memperkuat pelindungan PMI dan juga penegakan hukum yang adil bagi para PMI.
"Saya dan Pak Anwar sepakat membentuk mekanisme khusus bilateral menyelesaikan masalah PMI," kata Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers bersama usai pertemuan.
"Saya juga mendorong Community Learning Center di Semenanjung segera diwujudkan, dan juga WNI yang ada di Depo Imigrasi juga bisa segera dipulangkan, serta one channel system harus dioptimalkan," ujarnya.
Selain masalah PMI, Presden Joko Widodo dan PM Anwar Ibrahim juga membahas proses negosiasi batas laut teritorial yang berhasil diselesaikan setelah hampir 18 tahun.
"Saya menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut teritorial di Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan. Setelah 18 tahun proses negosiasi, 18 tahun bisa diselesaikan, alhamdulillah berkat Dato’ Seri Anwar Ibrahim," kata Presiden Joko Widodo.
Presiden juga berharap proses negosiasi perbatasan lainnya dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat, termasuk perbatasan di Sebatik dan Sinapad–Sesai.
Selain itu, Presiden Joko Widodo turut menyambut baik penyelesaian sejumlah memorandum of understanding (MoU) antara kedua negara. Di antaranya terkait perjanjian lintas batas atau border crossing agreement, perjanjian perdagangan perbatasan atau border trade agreement, sertifikasi halal, serta kerja sama promosi investasi.
Sementara, Menaker mengatakan, pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menuangkan kesepakatan bilateral, dalam Memorandum Saling Pengertian tentang penempatan dan pelindungan PMI sektor domestik di Malaysia (MSP PMID).
Sejak penandatangan MSP yang disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan PM Anwar Ibrahim, pada 1 April 2022 lalu, integrasi One Channel System (OCS) terus dilakukan antara sistem perwakilan RI di Malaysia (SiPermit) dengan sistem pemerintah Malaysia.
"Integrasi sistem ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola penempatan yang aman, cepat, serta transparan dan masih terus berjalan dengan Pemerintah Malaysia," tuturnya.***