: entingnya dialog sosial untuk mewujudkan keadilan sosial, bagi para pekerja/buruh di era ekonomi digital dan hijau saat ini.
Dialog sosial yang kuat dan berkelanjutan juga sangat penting untuk memastikan pelindungan hak-hak pekerja.
Dialog sosial juga menciptakan lingkungan kerja yang adil, serta menjaga keselarasan antara kebutuhan bisnis dan kesejahteraan pekerja.
Baca Juga: Menyoal Keadilan Melalui Media Sosial
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengemukakan hal tersebut di sela-sela Konferensi Perburuhan Internasional/ International Labour Conference (ILC) ke-111, Jenewa, Swiss, Selasa (13/6/2023).
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan dialog sosial di Indonesia dan melibatkan semua pihak dalam pembuatan kebijakan ketenagakerjaan. Yang berdampak positif bagi pekerja dan pengusaha melalui dialog yang inklusif dan komprehensif,” ungkap Menaker.
Menaker mengemukakan, dalam mewujudkan keadilan sosial bagi semua pekerja/buruh di Indonesia, seluruh stakeholders juga harus terus-menerus memperkuat kolaborasi dan sinergi.
“Sehingga, kita dapat memastikan terwujudnya kepatuhan hukum ketenagakerjaan yang selaras dengan prinsip-prinsip kerja layak dan standar ketenagakerjaan, baik standar yang berlaku secara domestik maupun internasional,” terangnya.
ILC tahun ini mengusung tema 'Memajukan Keadilan Sosial (Advancing Social Justice)'. Dalam konteks itu, Menaker mengajak delegasi Indonesia untuk terlibat aktif mendiskusikan isu keadilan sosial dalam konteks global, serta secara bersamaan menyukseskan pencapaian the ILO Centenary Initiatives on Future of Work dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.
Menaker juga mengajak delegasi Indonesia, untuk berpartisipasi aktif mendiskusikan dan merumuskan standar ketenagakerjaan baru. Termasuk, isu pemagangan berkualitas yang telah menjadi topik penting sejak konferensi tahun sebelumnya.
“Pemagangan berkualitas juga harus menjadi fokus perhatian kita. Karena, kami percaya pemagangan yang baik dapat membantu meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan pekerja untuk menghadapi tantangan masa depan,” terang Menaker.
Pada ILC tahun ini, delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan unsur pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah. Menaker pun mengingatkan semua delegasi untuk dapat mengambil manfaat maksimal dari persidangan ILC, serta berharap hasil diskusi dan kesepakatan yang dicapai dapat memajukan keadilan sosial dan kesejahteraan pekerja di seluruh dunia.
“Apa pun bentuk standar ILO yang akan diadopsi pada ILC tahun ini, saya berharap setiap unsur tripartit Indonesia dapat menerima dan menyikapinya secara serius, dengan mengedepankan kepentingan nasional Republik Indonesia,” tutur Menaker.
Kebersamaan dalam berbagai event ILC ini diharapkan menciptakan saling pengertian antara pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha terjaga dengan baik.
"Kalau kita bisa menjaga tripartit ini dalam suasana kekeluargaan, saya harap suasana ini dibawa dalam forum-forum tripartit sampai Tanah Air," ujarnya.***