: Musyawarah Besar (Mubes) Badan Musyawarah (Bamus) Betawi tandingan akan digelar awal September 2023 untuk membentuk kepengurusan sendiri.
Hal ini dilakukan karena Mubes Bamus Betawi VIII yang digelar di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta Timur, Rabu ( 30/8/2023), penyelenggaraannya mengandung unsur manipulatif.
Selain itu, mubes di TMII juga tidak transparan. Demikian diungkapkan Sekretaris Majelis Adat Bamus Betawi, Biem Triani Benyamin.
Baca Juga: Waka MABB Abdul Ghoni: Apresiasi Persiapan Mubes Bamus Betawi
Bersama dua tokoh Betawi lainnya yaitu M. Rifky (Eki Pitung) dan Bendahara Bamus Betawi (Toto Sudiarto), Biem beserta ormas-ormas betawi pun berkumpul pada Rabu siang ( 30/8/2023) di Kantor Bamus Betawi, Lantai 9, Bank DKI, Jl Suryopranoto, No. 6, RT 02/RW 08, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
Mereka menyatukan kekuatan dan tengah membentuk tim kecil untuk persiapan pelaksanaan Mubes Bamus Betawi tandingan.
Ditemui di sela-sela pembentukan tim kecil, Biem menegaskan, ia, Toto, Eki dan semua ormas yang bergabung dengannya menolak Mubes Bamus Betawi VIII di TMII. Mengapa?
Baca Juga: Mulai Hari ini SC Mubes Buka Pendaftaran Calon Ketua Umum Bamus Betawi, Bakal Dibuka Pj Gubernur
Hal itu, ucapnya, dikarenakan penyelenggaraan Mubes Bamus Betawi VIII di TMII mengandung unsur manipulatif dan tidak transparan sejak pembentukan organizing committee (OC) dan steering committee (SC)-nya. Serta, kata Biem, keputusan-keputusan penyelenggaranya juga tidak terbuka.
Putra tokoh legendaris Betawi, Benyamin Sueb itu menilai, syarat mencalonkan diri menjadi ketua umum harus mendapat dukungan 30 persen dari ormas betawi dan memberikan infak Rp100 juta tidak disosialisasikan lebih dahulu.
"Sampai pendaftaran calon ditutup pada Senin, 28 Agustus 2023, pukul 24:00 WIB, nama-nama ormas yang mengikuti mubes di TMII juga belum ditandatangani ketua umum. Dan, itu baru ditandatangani besoknya atau Selasa, 29 Agustus 2023 setelah pendaftaran ditutup. Jadi, soal ormas peserta mubes, mereka juga tidak transparan," ucap Biem.
Baca Juga: Angkatan Muda Partai Golkar Solid Menangkan Benyamin-Pilar
Di samping itu, mantan senator DKI Jakarta tersebut mengatakan, dalam draft perubahan AD/ART, majelis adat tidak didudukkan pada posisi yang tertinggi sehingga ketua umum terlebih dahulu dipilih.
"Setelah itu, baru majelis adat. Itu bukan organisasi yang kita inginkan. Karena, yang kita mau majelis adat di atas, sementara ketua umum dan badan pengurus harian (BPH) merupakan pelaksananya," kata Biem.
Gelar Mubes Tandingan
Untuk itu, ia, Toto, Eki dan ormas-ormas betawi lainnya sepakat akan menggelar Mubes Bamus Betawi tandingan. Untuk diketahui, Biem, Toto dan Eki adalah tiga bakal calon ketua umum Bamus Betawi yang "dizalimi" oleh panitia penyelenggara mubes di TMII.
Baca Juga: Jaga Soliditas, Haji Beceng Harapkan Segera Digelar Mubeslub Bamus Betawi
"Hari ini, kita rapat untuk membentuk tim kecil. Pelaksanaan mubes-nya setelah tanggal 2 September 2023. Karena, pada hari itu, kan, kepengurusan Bamus Betawi periode 2018-2023 berakhir. Dan, semua pengurus demisioner. Jadi, setelah tanggal itu kepengurusan diambil alih oleh ormas. Tim ini akan langsung bekerja untuk menyelenggarakan mubes," ucap Biem.
Pria yang pernah menjabat sebagai ketua Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) itu pun membantah, dirinya menolak pelaksanaan mubes VIII di TMII karena tidak mampu memenuhi syarat mendapatkan dukungan sebanyak 30 persen dari ormas pemilik suara.
"Ormas yang mendukung saya ada 37. Itu lebih dari persyaratan 30 persen. Jumlah ormas yang bergabung di sini yang akan menyelenggarakan mubes setelah 2 September 2023 itu ada 50 ormas betawi," tuturnya.
Saat ditanya, apakah organisasi yang akan terbentuk setelah mubes versinya nanti akan bernama Bamus Betawi juga? Biem pun mengiyakan.
"Kalau mereka keberatan, ya, kita adu di Kemenkumham," ujarnya. Sebelumnya, ketiga tokoh Betawi: Biem, Eki dan Toto Sudiarto serta pimpinan ormas betawi membuat pernyataan sikap bersama menolak Mubes VIII Bamus Betawi manipulatif. Isi pernyataan sikap tersebut adalah sebagai berikut.
1. Kami para tokoh dan pimpinan ormas anggota Bamus Betawi setelah memperhatikan dengan seksama rangkaian kegiatan proses penyelenggaraan Mubes VIII Bamus Betawi Tahun 2023, kami menemukan secara kasat mata bukti-bukti kecurangan yang meliputi yaitu.
Sebagian besar panitia penyelenggara Mubes VIII Bamus Betawi merupakan dan berperan sebagai tim sukses dari Bang Riano P. Ahmad.
2). Melalui panitia pendaftaran calon ketua umum Bamus Betawi Periode 2023 - 2028 telah dikeluarkan ketentuan yang jelas-jelas telah mengabaikan kedudukan mubes VIII sebagai forum tertinggi kedaulatan anggota Bamus Betawi serta sangat membatasi jumlah tokoh yang dapat ikut dalam kontestasi calon ketua umum Bamus Betawi yang demokratis, jujur dan adil.
3). Melalui draft sejumlah rancangan ketetapan mubes VIII yang disiapkan panitia pengarah terbukti bahwa struktur organisasi Bamus Betawi akan menjadi sangat gemuk sehingga berpotensi menjadi tidak efisien dan tidak efektif serta melecehkan kedudukan majelis adat Bamus Betawi yang sangat terhormat karena ditempatkan pada posisi sebagai lembaga produk dari tim formatur yang diketuai oleh ketua terpilih.
4). Selama masa kepemimpinan Bang Riano P. Ahmad (ketua umum antar-waktu) telah terjadi degradasi eksistensi Bamus Betawi dikarenakan:
<span;>a. Secara aktif terlibat dalam proses terbentuknya Majelis Kaum Betawi (MKB) yang hal tersebut telah memposisikan organisasi Bamus Betawi menjadi bawahan dalam struktur MKB.
Ironisnya pada saat Babe H. Nuri ketua majelis adat Bamus Betawi (MABB) meminta delapan personal yang duduk komposisi wali amanah MKB untuk secara tertulis memilih apakah akan tetap bertahan sebagai dewan pengurus Bamus Betawi atau menjadi pengurus wali amanah MKB, ternyata secara terang-benderang, mereka semua mengabaikan permintaan ketua majelis adat Bamus Betawi.
c. Rekening organisasi Bamus Betawi dan rekening Bang H. Syarif Hidayatullah (sekretaris jenderal) serta rekening Bang H. Djuli Zulkanain (bendahara umum) diblokir oleh PPATK, yang tentu saja hal tersebut sangat berpengaruh pada aktivitas dan sistem keuangan organisasi.
d. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang khususnya berkaitan transparansi penunjukan organisasi pelaksana pengelolaan perkampungan betawi di Area Jakarta Fair Kemayoran Tahun 2023 serta tidak adanya pertanggung jawaban secara profesional berkaitan dengan nilai profit yang diperoleh serta berapa besar pemasukan yang menjadi hak keuangan organisasi Bamus Betawi beserta anggotanya.
e. Terindikasi kuat telah terjadi penyimpangan alih fungsi serta penyelewengan/pengelapan keuangan organisasi berkaitan dengan pengelolaan aset Bamus Betawi "Betawi Store", masalah tersebut oleh Koalisi Ormas Penyelamat Aset Bamus Betawi telah ditindaklanjuti dengan memberi kuasa kepada pengacara untuk diproses secara hukum.
5). Khusus berkaitan dengan point angka 4, maka sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat tidak pantas Bang Riano P Ahmad untuk menjadi calon ketua umum Bamus Betawi Periode 2023 - 2028
6. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal-hal sebagai diuraikan di atas, maka bersama ini kami tegas dan jelas menyatakan Menolak Penyelenggaraan Mubes VIII Bamus Betawi Manipulatif serta meminta kepada para pembina Bamus Betawi yang terdiri dari:
a. Pj. Gubernur DKI beserta jajarannya
b. Panglima Kodam V Jaya
c. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
d. Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta
Untuk tidak merestui atau pun memfasilitasi penyelenggaraan Mubes VIII Bamus Betawi Manipulatif. ***