DEPOK: Anggota DPRD Kota Depok Fraksi Partai Golkar telah mengadakan kegiatan reses selama bulan Januari 2022. Kegiatan reses ini dilakukan untuk menyerap aspirasi, saran serta masukan dari masyarakat perihal berbagai persoalan yang dihadapi.
Dalam laporannya pada Rapat Paripurna secara tatap muka terbatas dan virtual dalam rangka penyampaian laporan hasil reses Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2022, tergambar berbagai persoalan yang menjadi PR untuk diselesaikan.
"Kegiatan reses anggota DPRD Kota Depok ini untuk mendengar langsung/menyerap aspirasi dari masyarakat tentang apa yang menjadi persoalan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat pada masa pandemi Covid-19 sesuai Daerah Pemilihan ( Dapil ) masing-masing dalam rangka untuk meningkatkan fungsi dan peran Anggota DPRD Kota Depok kepada Konstituennya serta masyarakat Kota Depok umumnya," tutur Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Depok Hj Juana Sarmili.
"Kami Fraksi Partai Golkar telah menghimpun semua hasil Reses Anggota kami secara umum perdapil," kata Juana.
Menurut Juana laporan hasil reses selain per dapil juga telah diklasifikasikan perbidang, yaitu:
A. Bidang Pembangunan :
Usulan pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing Dapil masih menjadi atensi atau permintaan utama oleh warga masyarakat baik Drainase, Betonisasi, Pengaspalan serta Paving block
yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat dalam pembangunan wilayahnya serta Urgensi Pelebaran Jl. Raya Muchtar Sawangan agar bisa mengurai kemacetan yang semakin parah agar Pemerintah Kota bisa segera ajukan ke Pemerintah Pusat terkait usulan tersebut.
Pembangunan Puskesmas dan Posyandu juga menjadi permintaan yang urgent bagi warga masyarakat yang memang sampai dengan saat ini belum terealisasikan keberadaannya serta pembangunan Sekolah Negeri baik, sekolah dasar, menengah pertama maupun menengah atas masih diharapkan oleh warga masyarakat
dimana lokasi tersebut belum ada ataupun jauh dari sekolah negeri yang telah ada. Harapan dan permintaan kami agar Pemerintah Kota bisa dengan segera merealisasikan pembangunanpembangunan Sekolah Negeri yang memang sudah ada program pembangunannya di tahun ini maupun di tahun 2023 nanti.
B. Bidang Pemerintahan :
Permasalahan legalitas status tanah di wilayah Blok Singkuk Kel. Meruyung menjadi PR besar bagi semua stackholder di kota depok ini karena menjadi penghambat laju pembangunan di wilayah tersebut, baik untuk fasos dan fasum maupun bidang Kesehatan serta Pendidikan juga kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya yang sampai dengan saat ini tak kunjung mendapat jalan keluar yang terbaik bagi warga masyarakat sekitar wilayah tersebut. Mudah-mudahan dengan disampaikannya hal ini dalam
penyampaian hasil Reses Anggota DPRD Kota Depok dapat menjadi masukan dan saran agar Pemerintah Kota bersama seluruh pemangku kepentingan duduk bermusyawarah agar bisa terselesaikan secara arif dan bijaksana. Apakah Pemerintah ada kebijakan untuk memfasilitasi Fasos dan Fasum masyarakat di wilayah perkampungan ?
C. Bidang Kesehatan :
1. Peningkatan pelayanan bagi Pasien peserta BPJS/KIS warga kurang mampu agar lebih maksimal dari pihak rumah sakit, baik negeri maupun swasta karena masih banyak keluhan dari warga masyarakat.
2. Pembuatan bak-bak sampah dilingkungan masyarakat baik itu daerah perumahan maupun perkampungan agar sampah-sampah yang tidak tertampung atau dibuang sembarangan bisa ditaruh
pada tempatnya dan masyarakat terhindar dari penyakit ISPA, DBD serta Covid-19 dan pembiasaan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) serta jumantik secara berkala.
3. Perkembangan Gizi dan Kesehatan Anak, Balita dan Bayi serta pencegahan Stunting di masa pandemi ini diharapkan bisa lebih dimaksimal lagi agar bisa terlepas dari kejadian yang tidak kita inginkan terhadap tumbuh kembang generasi penerus bangsa ini dikemudian hari.
D. Bidang Perekonomian :
1. Program Bantuan Permodalan bagi usaha industri UMKM yang saat ini telah berkembang cukup pesat di Kota Depok diharapkan benar-benar tersalurkan secara merata agar bisa bersaing didunia usaha terutama produk-produk lokal melalui dinas terkait juga Pemerintah Kota.
2. Perlu adanya perhatian yang khusus dari pemerintah terhadap daerah-daerah yang mempunyai sentral-sentral usaha UMKM yang dapat menambah pendapatan asli daerah kota depok.
3. Peningkatan Daerah Destinasi Pariwisata kota depok agar bisa lebih dikembangkan lagi ke wilayahwilayah yang mempunyai potensi serta cagar budaya pra sejarah yang belum terekspose keberadaannya.
4. Pengadaan Iahan bercocok tanam serta Iahan pemberdayaan budidaya ikan hias bisa tersedia agar taraf perekonomian di bidang ini bisa menjadi sektor yang lebih menguntungkan lagi dan berkembang.