: Masalah kemacetan jalan di Depok menjadi masalah pelik yang sulit terpecahkan. Sepertinya Pemkot Depok tak mampu mengatasi hal tersebut. Banyak jalan-jalan di Depok tak berubah dan tetap menjadi jalan "kampung" meski Depok kini bukan lagi kecamatan. Seperti jalan raya Sawangan.
Sejak Depok masih status kecamatan (akhir 70-an) hingga kini menjadi Kota, jalan raya Sawangan tak mengalami pelebaran. Kala itu Depok masih bagian dari Kabupaten Bogor. Jalan raya Sawangan hanya mengalami perbaikan-perbaikan dan pengaspalan, tidak pelebaran.
Tak hanya jalan raya Sawangan, sejumlah jalan juga sama, tak mengalami pelebaran. Padahal antara Depok yang dulu kecamatan bagian dari kabupaten Bogor dengan Depok sekarang kondisinya jauh berbeda. Kepadatan penduduk dan volume kendaraan terus bertambah berlipat-lipat. Tentu saja kemacetan terjadi di mana-mana.
Perihal jalan-jalan di Depok, anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDIP Waras Wasisto meminta agar Pemerintah Kota Depok jangan terus beralasan dengan mengatakan jalan tersebut jalan provinsi. Kalau terus beralasan seperti itu, jalan-jalan di Depok tak akan jadi lebar. Masalah tak akan pernah teratasi.
"Pemkot harus berani buat trobosan. Karena meski itu jalan provinsi, urusan pembebasan tanah kan tetap dari Pemkot. Pemerintah provinsi hanya menyediakan anggaran, teknis tetap Pemkot. Harus berani buat trobosan untuk pembebasan lahannya," kata Waras Wasisto saat berkunjung ke Kantor PWI Depok dalam rangka sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Jumat (4/2/2022).
Menurut Waras, agar Kota bisa maju, jalan-jalannya bisa lebar dan tidak macet walikotanya harus punya keberanian. "Jangan berharap dari Provinsi, kalau pemkotnya tidak gerak, hanya menunggu saja," ujar Waras. "Harus berani buat trobosan," kata Waras.
Selain jalan yang tidak pernah berubah, Waras juga menyoroti kurangnya sekolah negeri di Depok. Antara sekolah SLTP dengan SMA tidak sebanding. Sekolah SMA dan Kejuruan tidak mampu menampung lulusan SLTP.
"Saya siap dorong agar pembangunan gedung sekolah SMAN 15 bisa terealisasi. Ini baik dari saya pribadi maupun sebagai anggota dewan provinsi. Saya minta temen-temen juga ikut kawal. Ini saya mau jadi legacy saya jika nanti saya tidak lagi ada di dapil Depok-Bekasi," ujar Waras yang pada kesempatan itu juga melakukan diskusi dan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Menjadi Pemersatu Bangsa bersama Wartawan PWI Kota Depok.
Diskusi 4 Pilar Kebangsaan
Diskusi 4 Pilar Kebangsaan Menjadi Pemersatu Bangsa dipandu oleh wartawan News, Syamsudin Walad, yang juga dihadiri Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah berserta seluruh pengurus dan anggota yang berjumlah 40 wartawan PWI Kota Depok.
Rusdy Nurdiansyah, selaku Ketua PWI Kota Depok mengungkapkan, bahwa dirinya sangat mengapresiasi acara diskusi sekaligus sosialisasi 4 pilar kebangsaan bersama wartawan PWI Kota Depok sebagai wujud kemitraan 4 pilar demokrasi, eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers.
“Artinya, diskusi ini bentuk dari kemitraan dengan saluran yang benar dan tepat. Sebab, melakukan diskusi dan sosialisasi dari anggota legislatif tentu akan mudah sampai ke masyarakat melalui pers. Ini patut dicontoh kalangan anggota legislatif yang lain, baik ditingkat Kota/Kabupaten, Provinsi dan Pusat, sampaikan program-program kerja melalui pers sehingga diketahui masyarakat luas,” ujar wartawan senior Republika ini.
Ditempat yang sama Waras Wasisto, dalam pemaparannya, bahwa dirinya yang memang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Kota Depok-Kota Bekasi mengatakan bahwa 4 Pilar Kebangsaan meliputi: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI merupakan perekat bagi bangsa Indonesia.
“Artinya, 4 Pilar tersebut menjadi komitmen bersama yang harus dijaga karena menjadi pemersatu bangsa Indonesia dari berbagai perbedaan suku, bahasa, agama, ras dan antar golongan (SARA),” ujar Waras.
Ia mengingatkan, bahwa kepada segenap masyarakat untuk menjalankan 4 Pilar Kebangsaan di tengah-tengah ancaman perpecahan.