: Berpuluh-puluh tahun bahkan sejak zaman VOC, Indonesia selalu ekspor bahan mentah. Sudah saatnya, Indonesia mengatakan stop ekspor bahan mentah, meskipun mendapatkan gugatan dari Uni Eropa.
Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo di hadapan Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-46 Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Jumat (11/3/2022).
"Kta sudah berpuluh-puluh tahun, beratus tahunn ekspor bahan mentah. Sejak VOC kita ekspor bbahan mentah sampai sekarang. Tidak, kita tidak mendapat nilai tambah, tidak mendapat added value," jelas Presiden Jokowi.
Tetapi, begitu distop ekspor bahan mentah muncul gugatan dari Uni Eropa ke WTO. Bahkan sampai saat ini gugatan tersebut belum selesai.
Baca Juga: Pagi Ini, Presiden Jokowi Hadiri Dies Natalis UNS, Resmikan Tower Ki Hadjar Dewantara
"Gak papa. Kita perintah tahun ini bauksit kita stop, biar digugat lagi. Tahun depan stop lagi tembaga atau timahnya. Gak papa digugat, belum tentu kita kalah, tapi belum tentu kita menang. Tapi keberanian ini harus kita lakukan. Tapi kalau kita nggak mencoba kita nggak tau menang atau kalah," tegasnya.
Lebih lanjut Jokowi mengatakan sejak 2020, dirinya sudah kita mengatakan kepada sepuluh menteri, tidak ada lagi ekspor bahan mentah. Saat ini untuk nikel, tidak ada ekspor raw material atau bahan mentah.
"Apa yang terjadi? Tujuh tahun lalu kita ekspor bahan mentah 1-1,5 miliar US dolar. Jadi kira-kira Rp15-20 triliun. Karena kita stop dan muncul industrialisasi, 2021 kemarin karena ekspor kita dalam bentuk jadi dan setengah jadi, menjadi 28 miliar USD. Melompat menjadi Rp 340 triliun," jelasnya lagi.
Nilai tersebut baru dari satu barang, padahal Indonesia memiliki opsi untuk alumina, tembaga, timah, emas, dan komoditas perkebunan dan pertanian. Menurut Jokowi jika Indonesia punya keberanian untuk menghentikan ekspor bahan mentah maka keuntungannya akan lebih besar.
Baca Juga: Bertolak Ke DIY, Presiden Akan Hadiri Dies Natalis Ke-46 UNS
Karena bisa membuka lapangan pekeejaan yang lebih besar. Serta memiliki nilai tambah dibandingkan dengan ekspor bahan mentah. Selain itu, Menteri Keuangan juga bisa memungut pajak, PPh, PPn, bea ekspor, serta PNBP.
"Tapi bener, kita stop ini bener, karena dari Rp 1,5 triliun melompat menjadi Rp 20 triliun. Apa yang terjadi kalau kita stop semua? Investasi dalam kegiatan jadi naik tinggi, capital inflow memunculkan nilai tambah luar biasa," katanya.
Karena barang-barang seperti baterai, TV baterai, kendaraan listrik semuanya akan diproduksi dalam negeri. Karena ekspor bahan bakunya distop.