: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa yang berminat terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN) itu sangat banyak, baik dari domestik maupun luar. Oleh sebab itu Presiden pun ingin Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala IKN Dhony Rahajoe bekerja dengan cepat, terutama dengan segera menyelesaikan yang berkaitan dengan kelembagaan.
Hal itu disampaikan Presiden dalam Rapat Terbatas mengenai Ibu Kota Negara (IKN), di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/3/ 2022) sore. Di tempat yang sama, Presiden Jokowi sebelumnya telah melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN.
Kepada Bambang dan Dhony, Presiden meminta agar masalah serah-terima pertanahan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu diselesaikan secepatnya, khususnya terkait dengan status tanah kawasan IKN. Kemudian, masalah identifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai perusahaan maupun masyarakat, juga perlu di-clearkan.
Baca Juga: Usai Lantik Gubernur Sulsel, Presiden Lantik Kepala Dan Wakil Kepala Otorita IKN
"Dan, kita harus memastikan juga bahwa pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN," kata Presiden.
Presiden juga wanti-wanti untuk
betul-betul menyetop, bukan sekedar memperketat, mengenai penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN. "Ini nanti saya minta Bapak Menteri ATR/BPN betul-betul melakukan konsolidasi mengenai ini, baik kepemilikan maupun penggunaan tanah di IKN," ujarnya.
Terkait rencana tata ruang di kawasan IKN, Presiden meminta agar bisa segera direalisasikan percepatan pelepasan kawasan hutan di wilayah IKN yang berada di, utamanya, di kawasan inti pemerintahan.
Baca Juga: Menko Airlangga Yakini Dukungan Industri Jasa Keuangan Nyata Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional
Kemudian, berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, yang merupakan perintah atau turunan dari Undang-Undang IKN pun perlu segera diselesaikan. "Kita harapkan ini di bulan Maret ini kalau bisa sudah selesai," ucapnya.
Presiden juga minta penyelesaian sesegera mungkin hal-hal yang berkaitan dengan sekretariat untuk IKN sebagai mesin birokrasi yang membantu tugas-tugas otorita. Ini juga agar segera diselesaikan, baik kantor di sini maupun mungkin di Balikpapan.
"Dan, saya harapkan nanti Otorita juga bisa untuk deputinya, merekrut orang daerah, sehingga keterlibatan masyarakat di daerah betul-betul kita libatkan dan komunikasi ke berbagai elemen mengenai kenapa sih ada pemindahan ini," ungkapnya.
Baca Juga: Bertolak Ke DIY, Presiden Akan Hadiri Dies Natalis Ke-46 UNS
Secara khusus Presiden kembali menegaskan agar disampaikan ke masyarakat daerah bahwa pemindahan IKN adalah urusan pemerataan produk domestik bruto (PDB) ekonomi, urusan ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa, urusan mengenai padatnya populasi di Jawa, yaitu 56 persen penduduk Indonesia ada di Jawa.
"PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa. Ini juga disampaikan bahwa Jakarta pun akan kita perbaiki bukan ditinggalkan. Jadi jangan ada sebuah persepsi itu," kata Presiden Jokowi. ***