: Pekerja Migran Indonesia (PMI) noprosedural, agar elemen masyarakat srcara proaktif, untuk membantu melakukan pencegahan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengajak seluruh masyarakat untuk proaktif, mencegah penempatan PMI nonprosedural, terkait korban penempatan bekerja di Kamboja.
Pencegahan penempatan PMI nonprosedural akan berjalan efektif melalui keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Sehingga, kasus-kasus penempatan PMI Nonprosedural ini tidak lagi terulang.
Baca Juga: Kemnaker-Stakeholder Kolaborasi, Dukung Penyerapan Angkatan Kerja dan Kurangi Pengangguran
Hal itu dikemukakan, Menaker Ida Fauziyah, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, di Jakarta, Jumat (26/8/2022).
Langkah proaktif ini, kata dia, dapat dilakukan masyarakat dengan memahami proses dan tahapan penempatan yang benar, modus-modus penipuan lowongan kerja, hingga cara melaporkan tindak penipuan penempatan PMI nonprosedural.
“Dengan adanya peran aktif masyarakat, kasus-kasus penempatan PMI secara nonprosedural atau ilegal ini benar-benar dapat kita cegah," ujar Menaker.
Terkait adanya 446 WNI yang menjadi korban penipuan perusahaan online palsu di Kamboja, Menaker mengatakan, Kementerian dan lembaga terkait yakni Kemlu, Perwakilan RI, Kemnaker, Kemkumham, KSP, BP2MI, POLRI, dan Kemenkominfo, terus berupaya mengambil langkah konkret.
Untuk menyelesaikan permasalahan itu. Utamanya memulangkan WNI yang berada di Kamboja.
Menaker menyatakan, sesuai hasil rapat intern pemerintah telah disepakati untuk terus melakukan upaya pencegahan. Upaya-upaya ini di antaranya melakukan sosialisasi secara masif, serta men-take down iklan-iklan yang tidak benar mengenai adanya lowongan pekerjaan ke luar negeri.
“Selain itu, Pemerintah akan terus mengejar pelaku penempatan nonprosedural atau ilegal itu. Sehingga, kasus ini tidak berulang ke depannya,” katanya.
Menaker menyampaikan apresiasi pada Kemlu dan KBRI Phnom Penh, yang telah melakukan penanganan kasus WNI korban penipuan perusahaan online scam tersebut. Selain itu, berbagai upaya diplomasi dilakukan pada tingkat tinggi berupa pertemuan Menlu RI dengan Mendagri dan Kepala Kepolisian Kamboja.***