SUARARAKARYA.ID: Pemerhati Pembangunan dan Anak Adat asli Seram Bagian Barat (SBB) Zaman Amirudin Patty menyarankan pentingn
ya semua pihak di kabupaten ini wujudkan good government dan clean government.
Dalam mewujudkan Good Government dan clean Government di Kabupaten SBB, fungsi kontrol Masyarakat itu penting.
Beranjak dari adagium yang begitu populer dari Lord Acton bahwa; "Power tends to Corrupt, but absolute power corrupt absolutely.
Baca Juga: Diduga Selingkuh dengan 2 Polisi, Perwira Polwan Diselidiki Propam Polda Maluku
Yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah; " Manusia yang mempunyai kekuasaan, cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu. Tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (Absolut), pasti akan disalahgunakan.
Maka, Montesquieu dalam Bukunya yang berjudul L' Esprit Des Lois yang menyodorkan pemikiran "Trias Politica" dan Jean Jacques Rousseau dengan karya Agungnya "Volonte Generale".
Itu adalah pemikiran yang beranjak dari kegelisahan mereka terhadap absolutisme penguasa dan harus ada pembatasan kekuasaan dan pembagian kewenangan.
Cheks And Balances dan Separation Of Power. Atau dengan istilah John Locke yakni "Spreiding Van machten of machteensscheiding" (Pemancaran Kekuasaan).
Hal inilah yang kemudian melahirkan yang namanya Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.
Mengapa harus ada tiga pilar dalam penyelenggaraan Negara?
Jawabannya adalah, untuk tidak adanya kekuasaan Tunggal yang dijalankan dan tidak ada kesewenang-wenangan.
Utamanya adalah. Agar Eksekutif (Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati hingga Kades) tidak boleh mengambil keputusan dan kebijakan seenak udelnya saja.
Maka dibutuhkan penyeimbang dengan hadirnya Legislatif untuk mengontrol dan mengawasi kinerja daripada eksekutif dan Yudikatif dengan kewenangannya yang disebut dengan "Rechterlijke Controle".
Tidak sampai disitu saja. Ormas, OKP, LSM hingga Pers, diberikan kesempatan dalam mengambil bagian. Dalam, menjalankan tugasnya sebagai "social of control" (Kontrol sosial) untuk mewujudkan Clean Government dan clean Government tersebut.
Baca Juga: Viral, Wanita Penganten Baru Alami Pendarahan Hebat Setelah Malam Pertama
Kehadiran masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrolnya dalam lalulintas kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut (Civil Society).
Penting karena sebuah komitmen para pendahulu agar kewenangan pemerintah tidak berujung pada kesewenang-wenangan.
Fenomena baru yang terjadi di SBB, Dewan seolah Bungkam dan media seolah diam dengan kejadian-kejadian yang terjadi di kabupaten SBB.
"Birokrat korup bermental Pemeras seolah dibiarkan bahkan dibela mati-matian oleh orang-orang tertentu yang tidak perlu saya sebutkan nama-namanya," kata Zaman.
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa Pemotongan dan penyunatan Massal anggaran ini dan itu. Seolah menjadi hal biasa tanpa adanya tindakan dari mereka-mereka yang duduk di kursi mewah sana.
Birokrat bermental Cabul, Politik identitas dan masih banyak lagi yang kejadian-kejadian aneh. Dan krusial dalam roda pemerintahan kabupaten Seram Bagian Barat. Namun semuanya diam dan tidak bisa berbuat apa-apa.
Sebagai masyarakat, kita seolah takut untuk bersuara.. ancamannya ya kalo tidak di kriminalisasi. Berarti ujung-ujungnya dimatikan karakternya dengan bullying hingga dengan dicap sebagai Barisan "Sakit Hati".
Daerah macam apa ini.?!
Kritik salah, tidak kritik juga salah.!!!
Baca Juga: Lirik Lagu MalukuTanah Pusaka - Edie Latuharhary
Daerah ini sudah seperti semacam dihuni para serdadu yang ketika apa yang sudah menjadi keputusan atasan, bawahan dan masyarakat cukup dengan kata "Siap.!!!"
Kapan Katong maju kalo toh diskursus politik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah hanya sebatas bicara soal dia Agama apa, dia suku apa dan dia orang darimana.?
Akibat dari itu semua, aktivis, politikus, Birokrat hingga Pers lebih sibuk membangun sentimen agama dan suku ketimbang membahas soal Kepentingan Daerah ke depan..
Sudahi semua praktek kotor macam ini. waktunya berbenah dan menyatukan persepsi.!!!
Masyarakat harus diberikan pendidikan politik yang baik. Birokrasi harus bersih dari KKN dan politikus. Serta aktifitas maupun pers harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
Kritik dan koreksi terhadap pemerintah harus terus digelorakan tanpa adanya tekanan kriminalisasi dan intimidasi.
Siapapun pemimpinnya, jangan anti kritik dengan dalil "Hoax, fitnah, Barisan Sakit hati dan lawan politik".
Baca Juga: Pria Non Arab Bisa Nikahi Wanita Arab Saudi dengan Syarat
Kritik dan koreksi terhadap kinerja pemerintah adalah bentuk dukungan yang paling loyal terhadap pemerintah. Ketimbang membela dan memuja. ***
Sumber: Facebook ALiansi Peduli Seram Bagian Barat