: Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok Setyo Anggraini mengimbau masyarakat agar mengurus sertifikat tanah tanpa perantara. Sebab saat ini pelayanan Kantor BPN Kota Depok lebih cepat dan nyaman.
Selain itu salah satu strategi agar masyarakat umum puas atas pelayanan BPN adalah dengan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran).
Pelataran adalah program pelayanan pertanahan yang dibuka pada Sabtu dan Minggu. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat yang tidak dapat mengurus administrasi pertanahannya karena sibuk bekerja.
Baca Juga: Lirik Lagu Kupu-Kupu Kertas - Ebiet G Ade ... Menebarkan Jala Asmara
Program tersebut merupakan gagasan Menteri ATR /BPN Hadi Tjahjanto. Setyo sendiri mengawal sepeuhnya Program Pelataran agar berjalan optimal.
“Melalui teman-teman PWI hari ini, kami mengimbau warga Depok agar mengurus sendiri administrasi pertanahannya. Bayarlah biaya sesuai aturan yang berlaku. Tidak ada lebih-lebih,” ujar Setyo Anggaraini.
Dalam diskusi dengan jurnalis di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, Jumat (4/11/2022) Setyo Anggraini mengemukakan pihaknya menghadapi banyak tantangan dalam upaya memperbaiki citra lembaga yang di pimpinnya.
Baca Juga: Tuntutan Sudah Dilipatgandakan Majelis Hakim Tetap Saja Vonis Rendah
Anggraini juga menyayangkan kalau selama ini citra BPN cerderung negatif. Masyarakat umum memandang pelayanan instansi ini ribet, berbelit-belit dan sarat pungutan liar (pungli) akibat praktik mafia tanah. Tak heran bila banyak masyarakat pada akhirnya menggunakan jasa notaris atau PPAT.
Seperti diketahui baru-baru ini, 13 pegawai BPN di berbagai Daerah ditetapkan sebagai tersangka mafia tanah. Mereka disangka menjalankan praktik kotor yang menyulitkan masyarakat yang mengurus sertifikat.
Hadi Tjahjanto, mantan Panglima TNI, tak lama setelah disumpah sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membentuk tim khusus memburu mafia tanah.
Selain masalah yang disebutkan diatas, BPN Kota Depok selama ini dinilai gagal membangun hubungan yang baik dengan kalangan pers. Hal tersebut membuat kontrol sosial Pers terhadap Instansi tersebut tak berjalan sebagaimana mestinya. Dampaknya, secara langsung maupun tidak langsung, mengakibatkan upaya Pimpinan BPN meningkatkan kinerja tidak berjalan maksimal.
“Kami hari ini senang sekali dapat silaturahmi dan diskusi dengan pengurus PWI dan para Jurnalis di Depok. Koordinasi dan kolaborasi ini sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja BPN Kota Depok,” ujar Anggraini, menjawab pertanyaan wartawan tentang pejabat BPN Kota Depok yang cenderung tertutup terhadap pers selama ini.
Anggraini sendiri baru memimpin BPN Kota Depok tujuh bulan terakhir, sebelumnya menjabat Kepala BPN Kota Cirebon.