Oleh: Muhajir
Trend kontelasi politik belakangan ini terus bergejolak di tengah pandemi Covid 19 yang belum berakhir disertai dengan kondisi ekonomi juga belum kunjung membaik. Seiring itu pul pula kepulangan tokoh besar umat Islam Habib Riziq Shihab (HRS) yang disambut dengan gegap gempita jutaan umat Islam merupakan fakta politik yang mengejutkan publik.
Kehadirannya tersebut justru menambah suhu politik memanas ketika terjadi pelanggaran protokol kesehatan akibat kerumunan massa pada acara hajatan di kediaman Habib Riziq Shihab. Seharusnya tokoh berpengaruh tersebut kedatangannya dimaknai sebagai momentum dan dapat menjadi jembatan komunikasi antara umat Islam dengan pemerintah yang selama ini ditengarai kurang harmonis. Seperti diketahui bahwa selama ini yang dirasakan umat Islam terpinggirkan perannya dalam aspek ekonomi dan politik.
Sebenarnya mayoritas umat Islam di negeri ini jika diberikan peluang luas dan dapat mencapai kesejahteraannya maka dipastikan stabilitas politik dan keamanan akan terwujud. Namun selama ini dalam catatan sejarah sejak era orde lama hubungan umat Islam dengan pemerintah dinilai kurang harmoonis. Misalnya pada tahun 1960 Presiden Soekarno membubarkan Partai Masyumi dan memenjarakan tokoh tokoh Islam seperti Muhamad Nasir dan Hamka.
Demikian pula pada era orde baru saat kepemimpinan Soeharto, perlakuan pemerintah pada saat itu umat Islam terkesan disudutkan. Seperti saat gerakan Komando Jihad dan penentang kebijakan pemerintah azas tunggal Pancasila. Pada pemerintahan sekarang juga ditandai dengan dibubarkannya ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap mencetuskan ide idiologi khilafah. Padahal Presiden Joko Widodo telah menunjukan kedekatannya dengan para ulama yang sempat di undang ke Istana serta rajin mengunjungi pesantren di pelosok wilayah Indonesia.
Sayangnya sampai saat ini persepsi umat Islam masih skeptis atas upaya keberpihakan pemerintah terhadap nasib umat Islam yang mayoritas di Indonesia. Apalagi ketika pemerintah melalui DPR mengajukan RUU Haluan Idioogi Pancasila (HIP) di mana sejumlah kalangan memaknainya sebagai upaya bangkitnya komunisme gaya baru tersebut.
Padahal, sudah banyak kalangan, dari pakar dan tokoh politik memberikan saran kepada pemerintah agar mengerem dan mengurangi kebijakan yang cenderung terkesan Islamophobia seperti disebutkan diatas. Karena itu meskipun kehadiran Habib Riziq yang fenomenal, sebaiknya tidak direspon kontra produktif, misalnya mempolisikan pelanggaran protokol kesehatan juga menyeret Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Masyarakat Indonesia yang masih feodal dan patrimonial sesungguhnya ketokohan Habib Riziq dapat dimanfaatkan untuk mengkampanyekan disiplin protokol kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Jika pemerintah dapat melakukan rekonsialisi Habib Riziq Shihab diyakini akan mampu memberikan kontribusi poisitif bagi perbaikan negeri ini baik dalam aspek politik, ekonomi dan kesehatan, ketimbang memusuhi tokoh ulama tersebut.
Padahal tantangan bangsa ini bukan berkutat pada persoalan perseteruan sesama anak bangsa. Tapi lebih dari itu, masalah yang tengah dihadapi bangsa Indonesia sesungguhnya adalah persoalan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada resesi.
Oleh karenanya semua komponen bangsa harus menahan diri dalam menyikapi persoalan kedatangan HRS di Indonesia. Bahkan saran yang paling tepat adalah membangun kerja sama yang baik antara ulama dan umaro dalam meyelesaikan dua persoalan bangsa, yakni menekan angka penularan Covid-19 dan kembali memulihkan ekonomi nasional.
Kedua belah pihak, baik kubu HRS maupun kubu pemerintah agar tidak menggunakan diksi yang tidak mendidik. Sebab kedua kubu itu masih merupakan sesama anak bangsa yaag harus menjunjung tinggi adab ketimuran yang santun dan beradab. Sudahi kalimat hujatan dan provokasi yang dapat menimbulkan konflik horisontal.
Mengutip Hadits Bukhari dan Muslim "Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam"
Muhajir - Wartawan , Pemegang Kartu UKW Utama