: Etika dan sopan santun ketimuran. Inilah yang diingatkan dan ditekankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam merespon kritik pedas dan perlawanan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM).
Bahkan Jokowi merasa perlu mengingatkan etika dan sopan santun dalam menanggapi pernyataan keras BEM KM UGM yang menobatkan dirinya sebagai Alumnus UGM Paling Memalukan.
Jokowi juga mengaku tak mempermasalahkan gelar Alumnus UGM Paling Memalukan. Dia bahkan menyebut biasa saja dan wajar dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat di Tanah Air karena merupakan bentuk demokrasi.
“Ya itu proses demokrasi boleh-boleh saja, tetapi perlu saya mengingatkan bahwa kita memiliki etika sopan santun ketimuran. Namun saya ya biasa saja,” ujarnya usai melakukan peresmian Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Pademangan, Jakarta Utara, Senin (11/12/2023).
Sebelumnya, BEM KM UGM menyampaikan kritik yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.
Kritik terhadap Jokowi itu terpampang pada spanduk berukuran sekitar 4x3 meter dan dipasang di sebelah utara Bundaran UGM, Yogyakarta, Jumat (8/12).
Spanduk tersebut memuat tulisan berwarna merah "Penyerahan Nominasi Alumnus UGM Paling Memalukan" dengan wajah Jokowi tampak terbagi menjadi dua sisi, yakni menggunakan mahkota raja dan memakai topi petani.
Ketua BEM KM UGM Gielbran M Noor menyebut ada 3-4 banner serupa yang dipasang di luar kampus UGM.
Dia menuturkan, banner ini dipasang sebagai bentuk kekecewaan terhadap Jokowi sebagai alumnus UGM yang kini menjadi kepala pemerintahan di RI.
"Ini wujud kekecewaan kita sebagai mahasiswa UGM juga, bahwa sudah hampir dua periode Pak Jokowi memimpin tapi pada kenyataannya masih banyak sekali permasalahan fundamental yang belum terselesaikan. Padahal, beliau punya cukup banyak waktu menyelesaikan masalah-masalah itu," kata Gielbran ditemui di seputaran Bundaran UGM, Jumat (8/12/2023).
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana turut menilai kritikan sudah menjadi hal yang wajar dan merupakan proses demokrasi yang perlu dihormati.
"Dalam negara demokrasi, yang namanya kritik, yang namanya pujian dan kepercayaan terhadap penyelenggara negara adalah hal yang wajar," katanya kepada wartawan, Sabtu (9/12/2023).