: Jelang Pilpers 2024, sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Penyelamat Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat mengakui risau dengan penyelenggaraan Pemilu 14 Februari mendatsng.
Untuk itu, dalam gelaran Pilpers 2024 ini, para tokoh nasional meminta KPU dan Bawaslu harus benar-benar mewujudkan azas jujur dan adil (jurdil) dalam pemilu.
"Hentikan iklan pemilu damai, ganti itu dengan pemilu jurdil pada Pilpers 2024 mendarang, yang menghargai semua suara rakyat," kata Jubir Gerakan Penyelamat Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat Adhi Massardie, di NAM Center, Kemayoran. Jakarta, Jumat (9/2/2024).
Sejumlah tokoh yang hadir dalam kesempatan itu, ialah Bahtiar Chamsyah (mantan Mensos), Syahganda Nainggolan (Sabang Merauke Circle), Mayjen TNI (Purn) Soenarko (mantan Dankopasus), Ahmad Yani (lawyer), serta Prof. Hafidz Abbas (mantan Ketua Komnas HAM).
Mereka menilai sejak awal penyelenggaraan Pemilu ini sudah diwarnai kecurangan dan pelanggaran etika akibat intervensi kekuasaan, yang berlebihan untuk mendukung pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres.
Direktur Sabang Merauke Circle Dr Syahganda Nainggolan menyatakan, bisa memahami keresahan yang disampaikan kalangan kampus, tokoh masyarakat sipil, serta tokoh-tokoh agama terkait pelaksanaan demokrasi di Tanah Air akhir-akhir ini.
Dia menilai hal itu terjadi terutama karena sejak awal Presiden Joko Widodo menyatakan cawe-cawe dalam penyelenggaraan Pemilu. Langkah Presiden ini yang memicu langkah serupa oleh pejabat-pejabat pemerintah di berbagai level.
"Seruan kita pada netralitas ini berlaku untuk semuanya, tetapi titik beratnya kepada Presiden, yang sejak awal menyatakan cawe-cawe," ungkap Syahganda.
Kalau sejak awal Presiden menyatakan netral dan seluruh pejabat tidak boleh berpihak, Syahganda meyakini semua pejabat termasuk Kepala BIN pasti tidak punya tendensi apapun.
"Kepala BIN itu anak buah Joko Widodo seperti juga Jaksa Agung atau Menkkumham. Jadi persoalannya di Presiden, jadi lihat teladannya saja dulu," tegas Syahganda.
Bukan Kekuasaan
Lebih jauh Adhi Massardie mengakui kemungkinan terjadinya 'goro-goro' jika Pemilu tidak mencerminkan jurdil. Jika ini terjadi dia mengingatkan TNI dan Polri hanya bertugas mengamankan Presiden dan keluarganya bukan kekuasaannya.
"Tugas Undang-Undang memang mengamankan Presiden, tapi kekuasaan milik rakyat terserah apapun pilihan rakyat," kata Adhi Massardie.
Mantan Jubir Presiden KH. Abdurrahman Wahid itu menilai, hari-hari ini terjadi kerusakan demokrasi sebagaimana yang disampaikan para tokoh-tokoh bangsa, mulai dari kampus, civil siciety, hingga tokoh agama.
"Presiden membunuh peradaban karena mengabaikan etika. Padahal Pemilu ini ujian calon-calon pemimpin nasional, dasarnya etika. Kita pilih pemimpin yang beretika, tetapi justru di sini etika dibunuh dengan mengorbankan MK dan KPU," papar Adhi Massardie
Apabila terjadi sengketa pemilu pun, lanjut Adhi, tidak mungkin mengadu ke MK yang semua anggotanya sudah divonis melanggar etika, demikian juga dengan KPU yang semua komisionernya divonis melanggar etika.***