: Sejumlah purnawirawan perwira tinggi (PATI) TNI dan Polri menggelar kegiatan yang diberi tajuk: Mimbar Keprihatinan Bangsa dan Seruan Purnawirawan TNI-Polri di Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024.
Sebanyak 150 Purnawirawan TNI-Polri yang hadir mewakili 1.000 lainnya yang tergabung dalam kelompok ini, memberikan masukan positif, substantif, dan solutif kepada pemerintah, dan pimpinan institusi TNI, Polri dan penyelenggara Pemilu 2024, dengan harapan proses demokratisasi berjalan dengan semangat kompetisi yang bersih, fair, adil, mengedepankan etika dan moral sehingga akan mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas tinggi.
Sejumlah purnawirawan patriot bangsa ini sepakat bahwa demokrasi itu harus selalu h- dengan fair competition. Fair competition memilih pemimpin terbaik juga akan berdampak kepada hasil yang akan dirasakan rakyat.
Hadir dalam mimbar tersebut Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, Kepala Staf TNI Angkatan Laut 2002-2005, Letnan Jenderal TNI (Purn) Johny Josephus Lumintang yang pernah menjabat sebagai Gubernur Lemhannas periode 1999—2001 dan Dubes RI untuk Filipina 2014-2018. Termasuk Marsekal TNI Agus Supriatna yang pernah menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara (2015-2017).
Nampak juga Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin yang juga pernah aktif di TNI AD, eks Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat, pengamat militer Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si dan juga pengamat politik Prof Ikrar Nusa Bhakti.
Sebelum seruan para Purnawirawan TNI dan Polri tersebut dibacakan, Agus Supriatna mengungkapkan bahwa kegiatan ini juga dilatarbelakangi kepedulian TNI dan Polri kepada masa depan bangsa dan negara, setelah beberapa kejanggalan dalam perpolitikan Indonesia yang akan berakibat terburuk adalah distrust atau ketidakpercayaan rakyat kepada pemimpin negara.
Kondisi ini, kata dia, dipicu dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengakibatkan digelarnya sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)yang telah memutuskan Ketua MK Anwar Usman terbukti melanggar kode etik berat. Sampai pada DKPP yang memutuskan KPU melanggar etik dengan meloloskan Gibran sebagai Cawapres.
Dalam kesempatan itu para Purnawirawan PATI TNI-Polri membacakan Maklumat Bersama
"Dengan semangat reformasi kami menyampaikan seruan kebangsaan," ucap Marsekal Agus Supriatna sebagai pembaca maklumat.
1. Menghimbau kepada Presiden Republik Indonesia untuk bersikap sebagai negarawan untuk menjunjung etika dan konstitusi. Dengan bertindak netral dalam pemilu 2024 dan tidak memihak+ kepada pasangan capres dan cawapres tertentu.
2. Menghimbau kepada TNI-Polri dan jajarannya untuk tetap bersikap netral dan profesional dalam pemilu 2024, dan tidak memihak kepada pasangan capres dan cawapres tertentu.
Menegaskan bahwa politik TNI adalah politik negara.
3. Mengingatkan para penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, DKPP hingga jajaran ke daerah untuk bersikap netral, profesional, dan proporsional dalam Pemilu 2024.
Hal ini disampaikan agar pemilu berlangsung langsung bebas, umum, rahasia, ujur, dan adil agar hasilnya legitimate.
Presiden Perhatikan Suara Rakyat
Sementara pengamat militer Dr. Connie Rahakundini mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo, sebaiknya mengundurkan diri dari perhelatan pilpres ini agar sesuai dengan harapan masyarakat.
"Presiden harus menghormati Vox populi, vox dei. Karena pesta rakyat ini menggunakan uang rakyat. Aneh juga kalau Presiden tak mau berubah. Disuruh cuti gak mau, disuruh mundur nggak mau. Ya sekarang stop lah, gunakan hati nurani saja jika Jokowi memang mencintai negeri ini," ketus Connie kepada wartawan selepas acara diskusi bersama para purnawirawan TNI dan Polri di Kelapa Gading, Jum'at (9/2/2024).
Lebih lanjut, Connie juga mengomentari banyaknya tanggapan terkait pernyataan sikap guru besar dan akademisi, yang disebut oleh pendukung dan buzzer Jokowi yang menyebut mereka sebagai partisan, tidak murni lagi menyuarakan aspirasi kampus.
"Gimana itu, pernyataan sikap para Guru Besar, akademisi, dan mahasiswa kok dibilang partisan. Kami yang tiap hari mengajar di kampus tidak pernah bicara tentang politik praktis karena bukan porsi kita untuk bicara. Mana pernah terjadi. Tapi ketika jiwa kita terpanggil karena ada yang salah dalam tata kelola negara ini. Dimulai dari MK, kemudian pernyataan kampanye dengan background TNI, ya kita akhirnya harus turun tangan. Bukan karena partisan, tapi karena akademisi itu ada dimana-mana dan fungsi kami sebagai guru bangsa, menjadi kompas nurani," ungkapnya.
Connie kembali menegaskan tidak terima jika mimbar keprihatinan sejumlah purnawirawan petinggi TNI dan Polri pun disebut sebagai partisan.
"Dengan adanya keprihatinan dari berbagai kalangan ini, harapannya bisa merubah Jokowi. Kalau tidak berubah juga, ya tunggu saja dua menteri utama, Pak Basuki dan Bu Sri Mulyani akan segera turun. Baru tahu rasa itu Jokowi. Ini dua menteri ini paling utama yang bisa berpengaruh kepada stabilitas Kabinet Jokowi," tandasnya.
Sementara Politisi PDIP Henry Yosodiningrat menilai beberapa keprihatinan yang muncul belakangan ini dan juga keprihatinan dari para purnawirawan perwira tinggi TNI dan Polri merupakan upaya mengingatkan Presiden Joko Widodo.
"Karena sekarang PDIP ditinggalkan, Bu Mega nggak didengerin. Padahal Jokowi dibesarkan oleh PDIP. Beliau itu di atas negara. Jadi Kepala Negara, tidak ada lagi yang di atasnya. Di TNI dan Polri, beliau panglima tertingginya. Rakyat juga tidak didengar. Ya sekarang yang bisa mengingatkan tinggal Tuhan saja," terang Henry.
Ia menilai ego dan rasa percaya diri Jokowi saat ini terlalu tinggi.
"Merasa bisa untuk menguasai kekuasaan untuk selamanya. Saya takutnya malah nanti Tuhan yang mempersiapkan semuanya apakah meluluskan ambisinya atau sebaliknya," ucapnya.
Henry menyatakan sudah tidak ada lagi yang bisa memperingatkan Jokowi, selain Tuhan.
"Saya sudah hopeless dengan Jokowi. Biar Tuhan saja yang berkehendak kepadanya," ucap Henry sengit. ***