unescoworldheritagesites.com

KSPI dan Partai Buruh Tuntut Pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja - News

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat bicara di hadapan buruh di acara konsolidasi (Endang Kusumastuti)

: Buruh yang tergabung di Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Mereka juga menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar 15 persen di tahun depan. 

Serta menolak UU Kesehatan, dan pencabutan Permenaker No.5/2023. Hal ini diungkapkan dalam Seminar Konsolidasi KSPI Buruh/Serikat Pekerja Soloraya di Gedung Warga Pungkruk Balong, Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar,  Senin (24/7/2023).

Acara tersebut dihadiri  Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Di hadapan ratusan buruh, Said  meminta untuk upah berdasarkan formula perhitungan UMP/UMK 2024 menggunakan rumus inflasi plus pertumbuhan ekonomi. 

Baca Juga: Angka Kemiskinan Ekstrem 2023 Turun 1,12 Persen

"Kenaikan 15 persen berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) di 25 kota industri di seluruh Indonesia," katanya.

Said juga meminta pemerintah tak memggunakan skema dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja. Hal ini pula yang selama ini diperjuangkan KSPI dan Partai Buruh.

Untuk itu, arah politik Partai Buruh juga jelas yakni tidak mendukung calon presiden (capres) dari partai yang mendukung Omnibus Law kecuali capres secara pribadi berani melakukan MoU dengan buruh 

Baca Juga: Arya Memiliki Uang Rp 4.500.000. Dia Berniat Untuk Membeli Sebuah Handycam Seharga Rp 2.500.000 Sebelum Diskon

"Untuk mendukung siapa akan diputuskan melalui mekanisme. Mekanismenya adalah lewat Rakernas dan kemudaan diputuskan melalui presidium," jelas Executive Committee Partai Buruh Jawa Tengah, Aulia Hakim.

Lebih lanjut Aulia mengatakan acara tersebut  merupakan salah satu rangkaian konsolidasi road show Presiden Partai Buruh secara nasional. Kegiatan tesebut juga untuk  menyampaikan pemahaman terkait dengan Partai Buruh kepada basisnya yakni Serikat Pekerja .

"Tujuan kami untuk melakukan konsolidasi ini untuk memperkuat dan mempersiapkan pemanasan mesin politik sebenarnya di tahun 2024," jelasnya lagi.

Baca Juga: Prabowo Subianto Unggul Head to Head Dengan Ganjar dalam Survei Elektabilitas Jelang Pilpres 2024

Untuk di Jawa Tengah, menurut Aulia pihaknya tidak akan menargetkan yang muluk-muluk. Yakni 2 kursi DPR RI, 4 kursi DPRD Provinsi Jateng dan masing-masing kabupaten/kota terwakili 1 kursi.

"Kami analisis karena kami berhitung terkaitkan kantong-kantong, tidak semua kabupaten kota itu kantong-kantong manufaktur. Contoh Temanggung Purbalingga wonosobo kita akan realistis," paparnya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat