.jpeg)
JAKARTA: DPP dan DPW serta DPD LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) se-Indonesia sepakat tunda musyawarah nasional (Munas) III sampai pemerintah mengumumkan pandemi Covid-19 telah aman.
Presiden LIRA Ollies Datau mengetukkan palu tiga kali di podium sebagai tanda Rapimnas dibuka, dengan didampingi Sekjend DPP LIRA Budi Siswanto, Wapres LIRA Andi Safrani, Wapres LIRA Yudi, dan Bendahara Umum DPP Lira Arintha Lenggono. Keputusan itu diambil pada rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang dilakukan secara virtual dengan menggunakan aplikasi zoom di Hotel Grandhika Gunawarman, Jakarta Selatan. Sabtu (5/9/2020).
Rapimnas dibuka oleh Presiden LIRA Ollies Datau dengan mengetukkan palu tiga kali ke podium dengan didampingi Sekjend DPP LIRA Budi Siswanto, Wapres LIRA Andi Safrani, Wapres LIRA Yudi, dan Bendahara Umum Arintha Lenggono.
“Rapimnas ini diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan, sehingga untuk berinteraksi dengan pengurus DPD dan DPW, kita gunakan aplikasi zoom,” katanya.
Ia mengatakan, Rapimnas ini telah menghasilkan keputusan-keputusan yang penting sebagai pegangan dalam pelaksanaan Munas III. Menurut data, ada 20 petinggi DPP LIRA yang hadir di Hotel Grandhika untuk mengikuti Rapimnas secara virtual dengan 9 DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) dan 19 DPD (Dewan Pimpinan Daerah).
Sembilan pengurus DPW yang hadir dalam Rapimnas berasal dari Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta.
Sedang 19 pengurus DPD yang hadir di antaranya berasal dari Aceh Tenggara Probolinggo, Malang, Sampang, Situbondo, Tenggamus, Siduarjo, Ngawi, Banyuwangi dan Buton Utara. Rapimnas yang dipandu Wapres LIRA Andi Safrani sebagai pimpinan sidang ini menghasilkan empat keputusan:
1. Munas yang seharusnya digelar sebelum Oktober 2020 karena kepengurusan DPP LIRA periode 2015-2020 yang dipimpin Ollies Datau selesai pada bulan tersebut, ditunda hingga maksimal dua bulan setelah pemerintah dapat mengendalikan pandemi Covid-19, dan mengumumkan bahwa Indonesia telah terbebas dari pandemi asal China tersebut.
“Karena selama pandemi, pemerintah melarang organisasi apapun dan lembaga apapun menyelenggarakan kegiatan yang mengundang banyak orang di dalam ruangan,” kata Andi.
Ia juga menjelaskan, Munas sebenarnya dapat diselenggarakan secara virtual, namun ia khawatir jalannya Munas menjadi kurang maksimal karena dapat terganggu oleh jaringan internet yang tidak stabil dan kendala audio visual.
Penundaan Munas hingga maksimal dua bulan setelah pengumuman pemerintah bahwa Indonesia telah aman dari Covid, disetujui oleh 5 DPW dan 17 DPD.
2. DPP akan menentukan lokasi penyelenggaraan Munas berdasarkan usulan peserta Rapimnas dalam rapat pleno, setelah dibahas dengan peserta Rapimnas dalam grup WhatsApp khusus yang akan dibuat. Lokasi yang diusulkan adalah di DKI Jakarta, Riau, Kepulauan Riau (Batam), dan Jawa Timur.
3. Memperpanjang masa kepengurusan DPP LIRA periode 2015-2020 hingga Munas diselenggarakan, dengan legalitas berdasarkan surat kesepakatan tertulis yang dibuat peserta Rapimnas.
4. Membetuk tim yang terdiri dari sembilan orang untuk mengubah AD/ART. Yang menarik, dalam Rapimnas ini terungkap bahwa hingga saat ini baru ada satu calon yang akan maju dalam Munas untuk menduduki jabatan presiden LIRA untuk periode 2020-2025, yaitu Ollies Datau yang saat ini menduduki jabatan presiden LIRA periode 2015-2020.