JAKARTA: Pemerintah Amerika Serikat (AS) meyakini Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Laut China Selatan. Hal ini terungkap ketika Duta Besar (Dubes) AS Sung Yong Kim bertemu dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (13/11/2020).
“Kami percaya Indonesia memiliki peran untuk memimpin. Karena kami juga memiliki keprihatinan yang sama atas kegiatan China di Laut China Selatan,” kata Dubes Sung Yong Kim melalui siaran resmi KSP, Sabtu (14/11/2020).
Kim pun berharap, Indonesia dan AS bisa lebih meningkatkan kerja sama di kawasan tersebut.
Sementara itu Moeldoko menegaskan, pada dasarnya Indonesia berada dalam posisi netral dalam menghadapi situasi di Laut China Selatan. “Tapi Indonesia berkepentingan untuk berkontribusi pada stabilitas Laut China Selatan,” ucapnya
Dalam kesempatan itu, Moeldoko bercerita terkait pengalamannya saat dirinya menjadi Panglima TNI. Saat itu, ia pernah menyampaikan kepada Panglima tentara China bahwa Indonesia tidak ingin terjadi instabilitas di kawasan Laut China Selatan. “Kami punya perhatian sangat serius atas langkah China di kawasan tersebut,” ungkap Moeldoko.
Secara khusus Moeldoko mengaku dirinya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan beberapa duta besar AS sebelumnya. Sehingga Moeldoko yakin dia akan memiliki hubungan yang baik pula dengan Dubes Kim.
Saat ini, situasi Laut China Selatan menajam dengan berbagai ketidakpastian. Presiden Joko Widodo pada pidato Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) k-23 ASEAN-RRT menegaskan, Indonesia punya tanggung jawab menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.
Pernyataan Presiden Joko Widodo pun ditegaskan kembali oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menghadiri pertemuan menteri se-ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting).
Menlu Retno berharap, rancangan undang-undang (RUU) soal penjaga pantai atau coast guard yang sedang disusun Republik Rakyat China harus menciptakan perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.
Menlu Retno juga menuturkan, stabilitas itu terwujud apabila semua negara mematuhi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut atau UNCLOS tahun 1982. ***