.jpg)
JAKARTA: Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino, mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena telah kecolongan dengan membiarkan dunia pendidikan mengalami politisasi.
Seperti ramai diberitakan, sebuah gambar memperlihatkan kumpulan kisi-kisi soal dari buku pendamping pelajaran berjudul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, telah viral di media sosial. Sebab, dalam sebuah soal menyebut nama Pak Ganjar sebagai tidak pernah bersyukur bahkan tidak pernah salat dan berkurban.
"Ini tragedi menyedihkan bagi dunia pendidikan kita. Bukan satu kali ini saja, dulu juga pernah ada soal ujian sekolah yang disandingkan nama Gubernur Anies dengan Ibu Megawati. Ini politisasi parah, tidak layak terjadi di dunia pendidikan", kata Ketua Umum DPP GMNI, dalam siaran pers, Rabu (10/02/2021).
Menurutnya, berulangkali masuknya muatan-muatan politik dalam buku pelajaran dan soal ujian menunjukkan betapa kontrol dan pengawasan terhadap konten/isi pembelajaran yang dilakukan oleh Kemendikbud sangat lemah.
"Semestinya dilakukanb kontrol dan pengawasan dari Kemendikbud. Sebelum materi diajarkan kepada siswa, ada mekanisme standarisasi untuk menilai buku atau soal ujian layak diberikan kepada siswa atau tidak. Semua mekanisme ini tidak berjalan. Akibatnya trus kecolongan", tutur Arjuna
Dijelaskannya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku Pelajaran yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan haruslah disusun berdasarkan standar nasional pendidikan sesuai standar kompetensi yang ingin dicapai oleh mata pelajaran tersebut. Bukan berisi propaganda politik dan nuansa pencemaran nama baik.
"Sudah ada peraturan tentang standarisasi buku mata pelajaran. Harusnya itu bisa digunakan sebagai instrumen kontrol dan pengawasan. Tapi nampaknya instrumen itu tidak berjalan. Bahkan didiamkan saja oleh Kemendikbud", tambah Arjuna.
Pihaknya menilai, buku pelajaran berperan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, sehingga perlu ada pengawasan ketat agar sesuai dengan standar pendidikan nasional.
Buku pelajaran, lanjutnya, bersifat sangat strategis dalam pembentukan kesadaran dan karakter siswa. Yang disajikan dalam buku pelajaran bisa menjadi narasi/kebenaran tunggal yang diyakini siswa. Jika buku pelajaran dipolitisasi, dunia pendidikan jadi corong propaganda politik. Tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
Selain itu, peristiwa ini tidak layak terjadi pasalnya bertentangan dengan visi Presiden Jokowi yang ingin menjadikan dunia pendidikan sebagai proses penanaman dan penguatan karakter. Namun yang terjadi justru dunia pendidikan dijadikan alat propaganda politik dan pencemaran nama baik.
"Visi Presiden kan ingin menjadikan dunia pendidikan sebagai proses penanaman dan penguatan karakter. Namun faktanya, dunia pendidikan justru dikotori oleh propaganda politik, penuh tendensi politik dan pencemaran nama baik. Ini bertentangan dengan visi Presiden, jadi harus di evaluasi," pungkas Arjuna.***