unescoworldheritagesites.com

Demi Tahapan Pemilu 2024 Yang Efektif, Golkar Usulkan Masa Kampanye Dipersingkat Jadi 75-90 Hari - News

Suasana kampanye Partai Golkar yang dipenuhi massa pendukung

:  Bila tahapan Pemilu 2024 dipersingkat maka akan banyak waktu digunakan untuk urusan pemerintahan seperti pemulihan ekonomi, penanganan Covid-19, hingga KTT G20.

Untuk itu mulai muncul usulan mempersingkat masa kampanye untuk Pemilu 2024.

Selain itu ada beberapa alasan masa kampanye dipersingkat sesuai dengan perkembangan zaman tehnologi sehingga pengumpulan massa sudah tidak efektif lagi.

Apalagi bila pandemic virus corona (Covid-19) masih belum teratasi secara baik maka kampanye dengan pengerahan massa bisa menjadi bumerang.

Baca Juga: Anak Presiden Filipina Ferdinand Marcos Maju Pilpres, Jengkel Ditanya Kekejaman Masa Lalu

Usulan agar masa kampanye Pemilu 2024 dipersingkat dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia.

Dia mengusulkan agar masa kampanye dipersingkat menjadi 75-90 hari.

"Memang harus dipertimbangkan masa kampanye harus lebih dipersingkat dibandingkan sebelumnya. KPU mengusulkan masa kampanye 120 hari, itu sama dengan Pemilu lalu karena itu kemungkinan 75-90 hari," kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Ia mengakui ada perbedaan usulan masa kampanye di Pemilu 2024 yaitu KPU mengusulkan 120 hari dan beberapa anggota Komisi II DPR usulkan 60 hari.

Namun, seperti dipantau dari media antaranews.com, dia menyarankan agar masa kampanye Pemilu 2024 dilaksanakan selama 75-90 hari dengan mempertimbangkan beberapa hal.

"Pertama, komunikasi orang bukan sekedar pertemuan fisik namun bisa dilakukan secara virtual untuk mengurangi orang bertemu secara fisik. Saat ini orang klik buka komputer bisa bertemu 100 orang bahkan 1000 orang," ujarnya.

Baca Juga: Alumni-alumni IPB Terbaik Harus Siap Dikirim Ke Kampung Dan Pelaku UMKM Didorong Ke Luar Negeri

Kedua, menurut dia, pertemuan masif dengan mengundang massa yang besar sudah tidak efektif karena misalnya mengundang 10 ribu orang untuk kampanye, tidak semuanya bisa memilih.

Ketua Komisi II DPR RI itu mengatakan, pertemuan-pertemuan masif dengan skala besar sudah ditinggalkan kontestan partai politik maupun calon anggota legislatif (caleg).

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat