DEPOK: Program perbaikan rumah tak layak huni (RTLH) ditawarkan Wakil Ketua DPRD Kota Depok H. Tajudin Tabri SH saat berdialog dengan warga di Kelurahan Gandul, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (29/1/2022).
"Pada tahun ini saya memprogramkan RTLH untuk 100 rumah," kata Tajudin Tabri kepada warga RT 10/RW 02 Kelurahan Gandul.
Program ini ditawarkan Tajudin Tabri karena anggaran untuk itu hanya bersumber dari dana aspirasi DPRD Depok. "Pemerintah Kota Depok tidak ada lagi program RTLH," tutur Tajudin Tabri.
Untuk bisa mendapatkan program itu, ujarnya, para ketua RT, ketua RW dan jajaran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menyusun proposal yang kemudian ditandatangani Lurah untuk selanjutnya disampaikan kepadanya atau anggota DPRD Depok di masing-masing daerah pemilihan (dapil)
"Jadi ketua RT, ketua RW dan LPM harus aktif berkomunikasi dengan para anggota dewan di masing-masing dapil," tuturnya.
Dalam kesempatan itu Tajudin menyarankan agar dana kelurahan lebih dioptimalkan untuk program nonfisik seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemulihan kesehatan dan kegiatan sosial lainnya.
"Untuk pembangunan fisik seperti pembangunan jalan dan saluran air memanfaatkan dana aspirasi dewan," ucap politisi Partai Golkar itu.
Selain itu untuk pengadaan lahan pos pelayanan terpadu atau Posyandu, ucap Tajudin juga bisa diusulkan anggarannya dari dana aspirasi dewan.
"Tersedia anggaran Rp 200 juta untuk pengadaan lahan Posyandu seluas 50 hingga 60 meter persegi," kata Tajudin.
Namun, tuturnya, lahan tersebut selanjutnya menjadi aset pemerintah daerah.***