: Pejabat Negeri ini memang koplak. Disaat rakyat pusing dengan kelangkaan minyak Goreng, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan atau biasa disapa LBP malah sibuk memikirkan kekuasaan. Luhut sibuk memikirkan bagaimana jabatan Presiden bisa diperpanjang minimal dua tahun dengan menunda pemilu. Ya, jabatan presiden adalah kekuasaan. Tak salah bila orang menyebut Luhut sibuk memikirkan kekuasaan ditengah langkanya minyak goreng.
Dalam sebuah wawancara Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, berdasarkan analisa big data terdapat sekitar 110 juta pengguna media sosial yang membahas wacana penundaan Pemilu 2024. Klaim yang ngawur tapi ambisius ini pun menuai kritik dimana-mana. Sejumlah tokoh mempertanyakannya.
Klaim Luhut ini semakin mempertegas adanya grand design di kalangan istana untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Orang-orang ini sangat ambisius untuk mempertahankan kekuasaan Presiden Jokowi. Dari mulai menyebar isu presiden 3 periode hingga penundaan pemilu 2024. Entah didukung Jokowi atau tidak, yang pasti mereka sangat punya kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan mereka.
Klaim Luhut yang mengatakan ada 110 juta pengguna medsos membicarakan penundaan pemilu 2024 tentu mendapat reaksi keras berbagai pihak.
Direktur Eksekutif IndoStrategic Ahmad Khoirul Umam menilai klaim Luhut itu tidak jelas. "Hal yang disampaikan Pak Luhut itu adalah manipulasi informasi. Klaim data 110 juta itu tidak merepresentasikan apapun karena tidak ada konfirmasi data yang mana," kata pakar ilmu politik ini dalam diskusi Total Politik di Jakarta, Ahad, 13 Maret 2022.
Dia menilai, klaim Luhut tersebut menunjukkan betapa sistematisnya isu penundaan Pemilu 2024 ini digulirkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan pemerintah. Padahal, ujar dia, tidak ada satu survei pun yang menyebutkan masyarakat setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden.
Hasil sigi teranyar Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis awal Maret lalu misalnya, menunjukkan mayoritas masyarakat menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027 dengan alasan apapun. Sekitar 68-71 persen warga menolak perpanjangan masa jabatan presiden, baik karena alasan pandemi, pemulihan ekonomi akibat pandemi, atau pembangunan Ibu Kota Negara baru.
Hasil survei LSI ini membuat Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu semakin tidak percaya dengan klaim Luhut.
"Kenapa hasilnya berbanding terbalik? Apakah karena survei dipaparkan oleh lembaga independen sementara hasil big data dipaparkan oleh politisi yang sudah pasti tidak indenpenden dan pasti juga sarat kepentingan politik?" ujar Adian.
Menurut Adian, big data pejabat pemerintah tersebut tidak jelas dari mana dan tidak ada metode ilmiah pengumpulan datanya.
Sementara Ketua DPD RI La Nyalla M Mattalitti justru mengatakan sangat sedikit yang bicara penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden.
“Pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan analisa big data yang kami miliki, percakapan tentang Pemilu 2024 di platform paling besar di Indonesia yaitu Instagram, YouTube dan TikTok tidak sampai 1 juta orang," papar LaNyalla saat diminta pendapatnya soal klaim tersebut, Sabtu (12/3/2022).
Dipaparkan LaNyalla, jumlah pasti akun yang terlibat dalam percakapan wacana tersebut sebanyak 693.289 percakapan. Jumlah itu terbagi atas 87 ribu percakapan di YouTube, 134 ribu percakapan di Instagram dan 454 ribu di TikTok.
"Media sosial paling ribut seperti Twitter, percakapan tentang pemilu hanya melibatkan 17 ribu akun unik," jelas LaNyalla.