: Jangan sampai APBN sebesar Rp2.714 triliun dan APBD Rp1.197 triliun, digunakan untuk membeli produk impor, bukan produk dalam negeri. Karena, APBN dan APBD itu uang rakyat, uang dikumpulkan dari pajak, baik PPn, PPh Badan, PPh Perorangan, PPh Karyawan, dari pihak ekspor, dari PNBP.
Peringatan tersebut disampaikan Presiden dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6/2022), yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden.
"Dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor, bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pintar-pintar. Tapi kalau caranya seperti ini, bodoh sekali kita," kata Presiden.
Baca Juga: Jokowi Jamu Makan Siang Ketum Parpol, Airlangga: Untuk Konsolidasi Politik
"Saya harus ngomong apa adanya. Ini APBN loh, ini uang APBD loh, belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain. Apa enggak bodoh kita ini?" ungkapnya pula.
Presiden pun meminta jajarannya untuk memastikan agar produk impor yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri dihapus dari e-Katalog.
“Tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKP, ada 842 produk di dalam e-Katalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada. Untuk apa itu? Coret 842 itu, drop, kalau memang produknya dalam negeri sudah ada. Untuk apa dipasang di e-Katalog? Inilah tugasnya APIP, tugasnya BPKP,” ujarnya.
Baca Juga: 33 Tahun Berjuang, BKKBN Kembali Raih Penghargaan Tertinggi Bidang Kependudukan
Lebih jauh Presiden juga meminta jajaran terkait untuk mengawal realisasi dari komitmen belanja produk dalam negeri baik oleh pemerintah pusat, pemerintah derah, maupun BUMN dan BUMD.
Berdasarkan laporan dari Kepala BPKP total komitmen untuk belanja produk dalam negeri sudah mencapai Rp720 triliun. “Itu sudah gede sekali. Tapi ini kan komitmen. Yang sulit itu merealisasikan. Itu tugasnya Bapak-Ibu mengawal ini,” kata Presiden.
Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga menekan bahwa belanja pemerintah baik pusat dan daerah harus memiliki tiga hal penting, yaitu menciptakan nilai tambah bagi negara, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, serta efisien.
Baca Juga: Pemanfaatan Internet Di Era Digital Bantu Para Pelaku UMKM
Presiden meyakini belanja produk dalam negeri dapat memicu pertumbuhan ekonomi, menciptakan nilai tambah, meningkatkan lapangan pekerjaan, hingga memicu investasi.
Oleh sebab itu, APIP dan BPKP juga diminta mengawal serius agar program belanja produk dalam negeri berhasil.
"Saya minta untuk terus mengawal secara konsisten. Jaga kepatuhan kementerian, lembaga, pemda, BUMN, BUMD, agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini," kata Presiden.