: DPD Partai Demokrat DKI Jakarta mendesak pemerintah untuk menghentikan pembahasan pengurangan subsidi untuk rakyat. Pengurangan subsidi ini diyakini akan membuat rakyat semakin sengsara di saat ekonomi nasional belum pulih akibat terdampak pandemi.
"Pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi defisit anggaran negara tapi tidak dengan merampas hak-hak rakyat. Kondisi ekonomi yang belum pulih ini akan menjadi kembali terpukul dengan kenaikan harga BBM Bersubsidi," ujar Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, SE dalam keterangan tertulis, Rabu (24/8/2022).
Menurut Mujiyono yang juga Ketua Komisi A DPRD DKI ini, pengurangan subsidi akan berimbas pada naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Baca Juga: Optimistis Berjaya, AHY Pimpin Langsung Pendaftaran Partai Demokrat Ke KPU
Partai berlambang Mercy ini menolak tegas rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM Bersubsidi. Hal ini wujud nyata keperpihakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat AHY kepada masyarakat kecil.
"BBM bersubsidi ini digunakan secara luas oleh masyarakat kecil, baik angkutan umum, pengemudi ojek online, nelayan dan lainnya. Naiknya harga BBM bersubsidi akan berdampak kesengsaraan pada masyarakat menengah ke bawah," katanya dengan nada berang.
Terlebih, jelasnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka inflasi secara tahunan untuk bulan Juli 2022 yang sebesar 4.94 persen, tertinggi sejak Oktober 2015. Tingginya inflasi ini didominasi oleh makanan yang mencapai angka 11 persen.
Baca Juga: Lantik DPD Partai Demokrat DKI, AHY: Mari Kita Fokus Bekerja Membantu Kesulitan Masyarakat
Tingginya inflasi ini juga dipicu oleh kenaikan harga beberapa jenis BBM non subsidi seperti pertamax, pertamax turbo, dexlite dan Pertamina Dex.
"Saat ini, daya beli masyarakat masih lemah. Seharusnya, pemerintah merefokusing anggaran proyek mercusuar untuk anggaran subsidi. Banyak proyek mercusuar yang tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara langsung, seperti proyek Ibu Kota Negara (IKN)," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kebutuhan anggaran subsidi BBM akan meningkat Rp189 triliun. Pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi BBM hingga Rp502 triliun untuk 2022.
Baca Juga: Survei Charta Politika: Calon Wapres, Sandiaga Uno Ungguli RK Dan AHY
Namun, karena konsumsi BBM bersubsidi naik tajam, pihaknya memperkirakan anggaran subsidi BBM akan membengkak hingga Rp698 triliun.
Diakuinya, ada tiga langkah untuk penanganan BBM subsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia.
Pertama yaitu menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi sehingga semakin membebani APBN.
Baca Juga: Elektabilitas Demokrat Naik Signifikan, AHY Berada Di Lima Besar Versi Survei PPI
Lalu pilihan kedua yakni mengendalikan volume Pertalite dan Solar, serta pilihan ketiga yakni dengan menaikkan harga BBM subsidi.***