: Pidato Presiden Vanuatu Nikenike Vurobaravu, Jumat (23/9/2022) pada Sidang PBB ke-77 di New York tak lagi menyinggung apalagi membahas soal HAM Papua.
Sikap politik luar negeri Republik Vanuatu pada Sidang PBB ke- 77 tahun 2022 di New York berubah. Tak lagi seperti tahun-tagun sebelumnya.
Pasti ada alasan Presiden Republik Vanuatu Nikenike Vurobaravu tak lagi membahas soal HAM Papua.
Baca Juga: Menko Mahfud MD - Lukas Enembe Pimpin Papua Anggaran Hampir Rp 500 triliun Tak Jadi Apa-Apa
Presiden Republik Vanuatu Nikenike Vurobaravu pada Sidang PBB tersebut fokus membahas hanya soal dalam negerinya.
Kemudian menyampaikan beberapa hal terkait dampak perang Rusia vs Ukraina terhadap perekonomian dunia.
Sidang Majelis Umum dengan jatah Vanuatu berbicara digelar di Markas PBB, New York, AS, Jumat (23/9/2022). Pidato Vanuatu disampaikan langsung Presiden Nikenike Vurobaravu.
Presiden Vanuatu, seperti dalam pidato yang diunggah di situs resmi PBB.
Baca Juga: Kasus OTT di MA Hakim Agung Sudrajat Dimyati Tersangka
Sama sekali tidak menyinggung isu Papua di Sesi Debat Umum PBB yang mana ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Kritik terakhir Vanuatu ke Indonesia soal dugaan pelanggaran HAM di Papua sudah dilontarkan tahun 2021.
Kritik terakhir Vanuatu ke Indonesia soal isu Papua disampaikan di Sidang Majelis Umum 2021 oleh Bob Loughman.
Saat itu dia menuding ada pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat Papua Barat.
Lalu, apa yang disampaikan Nikenike Vurobaravu di Sidang Majelis Umum PBB 2022 yang sama sekali tidak menyinggung isu Papua?
Dalam pidatonya, Nikenike Vurobaravu mengungkit negaranya yang mulai pulih secara perlahan dari pandemi Covid-19.
Baca Juga: Lirik Lagu Alosi Ripolo Dua - Bugis
Selain itu, Vanuatu juga menyinggung isu krisis iklim dan dia menyebut dunia membutuhkan aksi yang lebih ambisius untuk mengatasinya.
Lebih lanjut Vanuatu menyinggung bahaya nuklir terhadap manusia dan seluruh spesies bumi. Bahaya ini, katanya, diperparah dengan kondisi di Ukraina yang menimbulkan efek domino seperti menambah parah krisis pangan.
Kondisi dalam negeri Vanuatu selama pandemi Covid-19 tahun sebelumnya.
Kemudian disinggung lagi Vurobaravu dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB. Menurutnya, pandemi mengajarkan pentingnya ketercakupan digital.
"Sulit bagi banyak siswa untuk mendapatkan kelas online minimnya konektivitas. Saya yakin fenomena ini tidak hanya dialami Vanuatu tetapi juga di negara berkembang lainnya," kata Nikenike Vurobaravu.
Di ujung pidatonya, Vanuatu menyinggung klaim kolonial terkait wilayah kedaulatan perairan mereka.
"Masalah yang masih rumit sejak kemerdekaan kami adalah klaim kolonial yang tidak dapat dibenarkan atas perairan tradisional kami yang berdaulat," kata Vurobaravu.
Baca Juga: Surat Terbuka Bangsa Seram di Maluku Berduka
Dalam kontes ini masalah utama keamanan dan politik negaranya yakni klaim ilegal atas kepulauan Mattew dan Hunter.
Itulah perkembangan politik luar negeri Vanuatu tahun 2022. Ini tercermin dari pidato Presiden Vanuatu di PBB yang tak lagi singgung soal Papua. ***
Sumber: Istimewa