: Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD yang digulirkan pimpinan MPR dan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) mendapatkan berbagai tanggapan.
Menurut Politisi PDIP, Aria Bima, wacana tersebut perlu kajian akademis. Baik bagi yang mengusulkan maupun yang menolak.
"Saya tidak menolak atau menerima tapi menerima argumentasi yang dibangun itu membutuhkan suatu kajian-kajian akademis," kata Aria Bima di sela-sela Sosialisasi Program KUR dan Lembaga Keuangan untuk Kredit Usaha Rakyat di Tosan Hotel, Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (13/10/2022).
Baca Juga: KPK Apresiasi Putusan Pengadilan Tipikor Bandung Terhadap Bekas Walikota Bekasi Rahmat Effendi
Menurutnya sistem demokrasi Indonesia bukan sistem yang statis dan bukan sistem yang tidak bisa dievaluasi. Saat ini, masih mencari sistem mana yang terbaik dan DPR selalu memantau di dalam proses implementasi sesuai dengan konstitusi.
"Kita ini kan mencari sistem demokrasi yang tepat, oleh kenapa itu setiap 5 tahun itu kita bahas. Karena kita evaluasi terhadap pelaksanaannya," jelasnya lagi.
Dirinya mengatakan wacana tersebut bukan hal yang baru. Tetapi perlu dilihat dari berbagai dimensi, seperti legitimasi, efisiensi anggaran dan juga eksesnya.
Baca Juga: Desa Wisata Tondok Bakaru Mamasa Sulbar Andalkan Potensi Budaya dan Kekayaan Alamnya
"DPR selalu akan terbuka mengevaluasi undang-undang Pilkada setiap 5 tahunan, undang-undang Pilpres setiap 5 tahunan dan juga undang-undang pemilihan DPD setiap 5 tahunan," katanya.
Lebih lanjut politisi asal Kota Solo itu mengatakan sebenarnya wacana Pilkada lewat DPRD itu, untuk di tingkat provinsi. Dimana perannya sangat jauh berbeda dengan pemerintahan di daerah.
Kecuali DKI Jakarta yang berbeda karena memiliki peran anggaran yang besar. Sednagkan untuj di tingkat kota atau kabupaten, Aria Bima mengatakan sudah cukup bagus.
Baca Juga: Lirik Lagu Mendung Tanpo Udan Ndarboy Genk
"Kalau sekedar wacana, saya tidak anti tapi masih perlu kajian akademik lagi bagi kita semua," katanya lagi.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan penolakannya atas wacana Pilkada lewat DPRD tersebut. Menurut Bima hal itu suatu kemunduran dan bukan demokrasi.