: Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menegaskan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi krisis global tahun 2023.
Karenanya masyarakat tak perlu
khawatir dengan tekanan ekonomi global yang tengah berlangsung.
Baca Juga: Pokja Pertanian G20, RI Berupaya Jembatani Kesenjangan Kinerja Pertanian Global
Ia mengambil contoh, tekanan pandemi Covid-19 terhadap perekonomian kita
dalam dua tahun terakhir. Jika ditotalkan lebih dari 1000 trilliun rupiah dianggarkan untuk itu.
Nilainya sama dengan membangun dua ibu kota negara, tetapi kita siap dengan kebijakan refocusing anggaran.
“Ya kondisi pandemi yang masih berlangsung ini diperburuk oleh kondisi
geopolitik, perang Russia dan Ukraina. Agregat dari dua krisis ini membuat situasi semakin rumit,” ujar Moeldoko dalam diskusi virtual Capaian Kinerja
Pemerintah Tahun 2022 oleh Forum Merdeka Barat (FMB-9), di Jakarta, Jumat (21/10/2022).
Baca Juga: Implementasi Pesan Presiden, Kapolda Metro Jaya Berikan Arahan Kepada Personel Reserse, Apa Pesannya
Menurut Moeldoko, Pandemi Covid-19 dan krisis geopolitik telah membawa tiga ancaman besar, di antaranya ancaman krisis pangan, krisis energi dan terakhir krisis keuangan global.
“Makanya Presiden selalu tegaskan pentingnya masyarakat Indonesia untuk pahami itu untuk tanam apa saja agar bisa terhindar dari krisis,” ujarnya.
Sejauh ini, lanjut Moeldoko, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sangat jitu dalam menghindari krisis pangan.
Karena dalam mewujudkan swasembada pangan, menurutnya, ada indikasi-indikasi yang sangat jelas bagaimana pemerintah sudah membangun berbagai macam infrastruktur untuk mendorong produksi pangan.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Capai Target, Bukti Kinerja Pemerintah Di Bidang Ekonomi Berhasil
Terhadap sektor pertanian, pemerintah
membangun 35 unit bendungan, 10 ribu hektare daerah irigasi, rehabilitasi terhadap 142.625 hektare jaringan irigasi, lalu pembangunan 21 unit embung dan penyediaan 2,86 meter kubik per detik air baku, dan 157 kilometer pengendali banjir dan pengamanan pantai.
“Ini yang membuat kita dalam tiga tahun terakhir relatif surplus dalam
swasembada pangan, karena pemerintah sudah menyiapkan segalanya, mengantisipasi atas situasi yang terjadi. Karena begitu terjadi situasi yang tidak menguntungkan, kita sudah siap dalam posisi itu. Alhamdullilah kita tidak kekurangan pangan, dan saat ini kita surplus swasembada pangan kurang lebih
10 juta ton dalam tiga tahun terakhir ini,”tutur Moeldoko.
Baca Juga: Presiden Jokowi Kunjungi Pura Mangkunegaran, Gibran Sebut Bukan Bahas Venue Pernikahan
Menurut Moeldoko, selain pangan, langkah antisipasi serupa juga dilakukan di sektor energi. Pak Jokowi sudah menerapkan kebijakan B30, sebagai solusi agar kita tidak tergantung dari market ekspor.
Dengan itu kelapa sawit sudah mandiri
di sisi harga. “Lalu ada juga kebijakan energi baru dan terbarukan (EBT) yang
<span;>relatif kita bisa nikmati beberapa tahun ke depan,” tuturnya.
Terkait EBT ini terangnya memang tidak bisa cepat, sebab sebagai contoh untuk
bangun PLTA itu rata-rata di atas 10 tahun, lalu solar panel perlu juga dipikirkan dengan teknologinya agar kita menjadi bangsa pengekspor (energi), apalagi di sini kita banyak bahan bakunya.
“Kita sudah punya program katalis merah putih, PSN bahan bakar hijau yang projectnya sudah mencapai 47,19 persen, kita harapkan ini akan memperkuat program EBT kita. Kemudian ada green refinery dari PT Pertamina, Plaju, Cilacap dan juga persiapan B40 serta ada pula bioavtur,”ujarnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Lantik Wali Kota Semarang Jadi Kepala LKPP
Adapun terkait ancaman krisis keuangan, menurut Moeldoko, presiden telah beberapa kali mengumpulkan kepala daerah dan telah meminta Pemda untuk terlibat dalam urusan inflasi.
Yaitu bagaimana pemda bisa berikan subisidi atas distribusi barang agar tidak salah langkah di daerah yang mengakibatkan harga meningkat.
Moeldoko melanjutkan bahwa pemerintah juga memberikan atensi, jangan sampai masalah cabai dan minyak menjadi persoalan inflasi yang meningkat.
Presiden pun sudah sangat cepat mengantisipasi situasi situasi itu.
Lalu ada pula bantuan- bantuan sosial untuk perlindungan sosial diberikan cukup masif, sehingga masyarakat di satu sisi memiliki daya beli yang terjaga dan di sisi yang lain pengelurannya terkurangi. Itu kira-kira langkah riil.***