: Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar diminta untuk segera menyelesaikan sengketa kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kota Bekasi yang saat ini perkaranya tengah ditangani Mahkamah Partai (MP).
Analis politik, Irwan Suhanto menilai sengketa kepengurusan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi jika dibiarkan berlarut-larut akan berdampak pada elektabilitas partai serta memperburuk citra Golkar di mata publik.
Terlebih lagi, jika DPP Golkar memaksakan untuk mendorong Ade Puspitasari sebagai pengurus partai. Padahal Ade sendiri, notabene anak Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi yang saat ini telah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas kasus korupsi yang menjeratnya.
Baca Juga: Letkol Tek Arrad Taufik Harmoko Jabat Kadislog Lanud Halim Perdanakusuma
Sebab, belum hilang dari ingatan publik bahwa Ade merupakan anak dari terpidana korupsi 12 tahun penjara yakni Wali Kota Bekasi nonaktifkan Rahmat Effendi alias Pepen.
Bahkan, saat OTT KPK yang melibatkan Pepen, Ade sempat menuding bahwa OTT yang dilakukan lembaga antirasuah terhadap orang tuanya itu bermuatan politik.
Sehingga muncul asumsi publik bahwa anak mantan politisi Golkar Kota Bekasi itu tidak mendukung semangat pemberantasan korupsi.
Baca Juga: Agama Menganjurkan Sedekah dan Lancarkan Rezki
Menurut Irwan, seharusnya DPP Partai Golkar belajar dari pengalaman adanya dinasti politik di salah satu daerah. Di mana kader partai berlambang pohon beringin itu menceburkan kadernya dalam praktik korupsi secara kolektif.
"Terkait keberadaan DPD Golkar Kota Bekasi, DPP Golkar seharusnya mengutamakan kompetensi ketimbang pertalian darah. Jangan karena membawa nama besar orang taunya memaksakan kader yang tidak berkompeten untuk menjadi ketua," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/1/2023).
Padahal, kata dia, banyak kader Golkar Kota Bekasi yang lebih berkompeten dibanding Ade. Dengan proses pemilihan Ketua DPD yang terkesan dipaksakan, sehingga memicu konflik di internal partai tersebut.
Baca Juga: 15 Barang yang Wajib Dihindari untuk Hadiah Tahun Baru Imlek
"Saya memprediksi suara Golkar di Kota Bekasi pada Pemilu 2024 bakal tergerus. Sebab partai ini sudah tidak dilirik oleh konstituen terutama generasi milenial yang melek teknologi, Dimana pemberitaan soal kasus korupsi Kota Bekasi sempat menjadi trending," kata aktivis 98 ini.
Partai Golkar Kota Bekasi masih memiliki waktu untuk melakukan konsolidasi jelang Pemilu 2024. Kendati demikian, jika Ade ingin maju menjadi kepala daerah maupun Caleg, maka harus bertarung karena kualitas dirinya bukan karena faktor ketokohan orang tuanya.