: Usai rapat terbatas (Ratas), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/11/2023), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan bantuan pangan hingga Juni 2024.
Keputusan melanjutkan kebijakan bantuan pangan itu diputuskan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang memimpin Ratas tersebut.
Selain bantuan pangan berupa beras pemerintah juga menyalurkan bantuan stunting untuk 1,45 juta keluarga rawan stunting (KRS).
Menurut Menko Airlangga, terkait bantuan pangan di tahun 2024, Presiden Jokowi telah menyetujui bahwa bantuan pangan beras dan bantuan penanganan stunting akan diberikan selama 6 bulan, yakni pada bulan Januari-Juni 2024.
“Tadi dibahas untuk bantuan pangan di tahun 2024 di mana Bapak Presiden sudah setuju bahwa tahun 2024 kita akan berikan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya usai menghadiri ratas.
Bantuan pangan berupa beras tersebut diberikan kepada 22.004.077 keluarga penerima manfaat (KPM) yang masing-masing menerima sebanyak 10 kilogram setiap bulannya.
Sedangkan untuk bantuan stunting, akan diberikan kepada 1.446.089 keluarga rawan stunting (KRS). Data KRS ini berasal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Bantuan stunting sebesar Rp446,242 miliar per kuarternya, jadi totalnya sekitar Rp892 miliar di semester pertama tahun depan,” ujar Airlangga.
Terkait realisasi penyaluran bantuan pangan tahun 2023, Airlangga mengatakan pada bulan September telah tersalur sebesar 94,95 persen dan Oktober 94,89 persen. Sedangkan pada bulan November hingga tanggal 5 realisasi penyaluran mencapai 18,45 persen.
“Penyaluran bantuan pangan di bulan September itu 94,95 persen, dan di bulan Oktober 94,89 persen, November di 18,45 [persen], dan kita masih ada di bulan Desember. Jadi bulan September yang tersalur sekitar 201 ribuan [ton], demikian pula di bulan Oktober,” ujarnya.
Terkait ketersediaan stok beras nasional, Airlangga mengatakan hingga 2 November 2023 stok beras di Bulog mencapai 1,44 juta ton. Airlangga juga mengatakan bahwa Bulog membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp19,1 triliun. Tambahan anggaran tersebut terdiri dari penyaluran tahap pertama sebesar Rp7,9 triliun, tahap kedua Rp8,4 triliun, serta anggaran untuk distribusi dan lain-lain sebesar Rp2,8 triliun.
“Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp16 triliun,” tutur Airlangga.
Sedangkan terkait insentif yang akan diberikan, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan menanggung bea masuk beras dengan tarif spesifik sebesar Rp450 per kilogram. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) tersebut nantinya akan diberikan oleh Kementerian Keuangan.
“Nanti Badan Pangan akan menyiapkan itu untuk BMDTP yang nanti akan diberikan oleh Kementerian Keuangan,” ujar Airlangga.