: “Dengan tegas saya ingin bertanya, di mana suara kita atas kekejaman yang terjadi di tanah Palestina?”
Pertanyaan tersebut dilontarkan secara lantang oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Virtual G20 Leaders’ Summit.
Bukan hanya mengajukan tanya, Menko Airlangga juga menyerukan solusi two-state di Palestina.
Solusi yang diajukan Menko Airlangga ini didukung oleh 6 pemimpin negara G20 lainnya.
“Sebagai pemimpin G20, apa yang sudah kita lakukan secara kolektif untuk membuat situasi menjadi lebih baik, bagi rakyat Palestina dan wilayah Gaza,” tegas Menko Airlangga dalam intervensinya, Rabu (22/11/2023).
Menko Airlangga menyerukan dukungan bagi Palestina di tengah situasi yang terjadi saat ini dan menegaskan pentingnya para pemimpin G20 untuk segera mengambil tindakan kolektif guna menghentikan konflik di timur Tengah.
“Kita ini para pemimpin dunia dan memiliki kekuatan besar, oleh karena itu, tanggung jawab kita juga besar. Jika G20 dapat mengambil tindakan atas situasi kemanusiaan di tempat lain dua tahun lalu, maka kita bisa melakukannya di Gaza sekarang. Kita harus mendukung realisasi two-state solution berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional,” ujar Airlangga menambahkan seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (23/11/2023).
Disebutkan, konflik Ukraina-Rusia belum berakhir hingga sekarang dan terjadi konflik baru di Gaza yang diperkirakan semakin menambah beban krisis dunia serta semakin jauh pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 sebagaimana komentar dari beberapa kepala pemerintahan lain. Tanpa suasana damai, sulit merencanakan pembangunan ekonomi dunia yang lebih mapan setelah dihantam pandemi.
Menko Airlangga kemudian menyampaikan bahwa Indonesia menyerukan dua aksi global dalam mengatasi konflik yang sedang terjadi, yakni terkait pentingnya solidaritas dan kepemimpinan global sehingga G20 harus terus mendorong agar dialog dapat diupayakan. Dunia mengakui bahwa kekuatan dialog telah dibuktikan selama masa Presidensi Indonesia di G20 untuk menjembatani perbedaan dan mencegah perpecahan dalam G20.
Aksi global berikutnya yakni dengan menempatkan perdamaian sebagai prioritas. Perdamaian merupakan prasyarat untuk mewujudkan pembangunan. Perang yang terjadi telah menghambat aspirasi para anggota G20 untuk mencapai SDGs. Konflik akan terus berkepanjangan dan memakan banyak korban jiwa masyarakat sipil jika semua pihak merasa paling benar dalam mengambil tindakan atas nama tatanan aturan global.
Terkait situasi ini Menko Airlangga menegaskan, “G20 harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum. Kita harus menghindari tindakan main hakim sendiri. Kita harus menghormati Piagam PBB dan hukum internasional, karena konflik menciptakan ketidakstabilan dan gejolak ekonomi. Tindakan konkret diperlukan dan kita dapat memulainya dari sekarang.”
Selanjutnya, Menko Airlangga menambahkan bahwa G20 harus mampu mendorong reformasi Multilateral Development Banks (MDBs) yang lebih kredibel dan memprioritaskan pembiayaan inovatif. Dalam hal ini, Indonesia mendorong implementasi skema pembiayaan seperti Just Energy Transition Partnership dan Global Blended Finance Alliance. Indonesia juga telah meluncurkan Bursa Karbon Indonesia pada September 2023 lalu.
Aksi Segera
G20 Leaders’ Summit secara virtual itu merupakan tindak lanjut dari permintaan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi pada penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di New Delhi, India, September 2023 lalu dan telah menghasilkan New Delhi G20 Leaders’ Declaration