: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan memberikan usulan kepada pemerintah baru yang dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, untuk membangun 50 bendungan dalam lima tahun mendatang.
"Saya mengusulkan 50 bendungan dibangun dalam lima tahun ke depan," ucap Basuki dalam sambutannya pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (20/6/2024).
Menurut Basuki, hal ini mengingat pemenuhan kebutuhan air merupakan kunci agar masyarakat bisa memiliki hidup layak. Selain itu, jika dibandingkan dengan negara maju di Asia, jumlah bendungan di Indonesia yang baru sejumlah 294 unit terbilang sangat sedikit.
Sebagai perbandingan, kata Basuki, China memiliki 98.000 bendungan, Korea Selatan memiliki 20.000 bendungan, dan Jepang memiliki 1.900 bendungan. Tak hanya bendungan, Basuki juga mengusulkan agar pemerintah baru melanjutkan proyek Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) dan Jalan Tol Trans-Jawa.
Baca Juga: Menko Airlangga: Data Dapat Menjadi Tools Mempercepat Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Tol Trans-Jawa harus nyambung dengan Banyuwangi, termasuk koridor di Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang-Gresik, kemudian Pansela harus sudah tembus," jelas Basuki. Menurutnya, sektor air dan konektivitas merupakan unsur penting untuk memberikan masyarakat hidup layak serta makmur."Orang kalau mau hidup layak itu adalah pemenuhan air dan sanitasi, tetapi kalau mau makmur ditambah dengan konektivitas,"jelas Basuki.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (DPN Inkindo) Erie Heryadi mengatakan, pembangunan bendungan tentu saja membutuhkan jasa konsultansi. Namun, hanya konsultansi yang memiliki kemampuan, daya saing, dan kompetensi tinggi yang akan dapat bersaing memperoleh kontrak dari pemerintah.
Sebab, persaingan badan usaha jasa konstruksi (BUJK) di Tanah Air makin ketat. Pasalnya, proyek infrastruktur di Tanah Air tidak hanya diperebutkan antara konsultan BUMN dan swasta saja tetapi juga oleh perusahaan penanaman modal asing (PMA). Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 terdapat 87 Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) yang berstatus aktif dan beroperasi di Indonesia.
Baca Juga: Pahami Budaya Pancasila dengan Membagikan Konten Toleransi
Menurut Erie, semakin lama persaingan antara jasa konsultan nasional dengan asing tak terbendung. Pihaknya tak menampik pembangunan infrastruktur yang tengah digencarkan pemerintah ini menarik BUJK PMA dalam menggarap ceruk pasar konstruksi Tanah Air “Persaingan memang ketat, memang tidak ada masalah karena enggak bisa membendung persaingan global,” katanya.***